Transportasi Massal Bermuara ke BRT Bandung Raya, Nasib Bus Damri Bagaimana?

INILAHKORAN.ID - Sebelum Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya mengemuka, angkutan massal berbasis bus sudah mengaspal di Bandung Raya, ketika Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk Perum Damri beroperasi melayani transportasi publik dengan armada legendarisnya berwarna putih.

Seiring berjalannya waktu, armada bus legendaris Damri tersebut menutup lembaran manisnya, usai Kemenhub memiliki program layanan Buy The Service (BTS) dengan menunjuk Perum Damri dan PT Big Bird sebagai operator, untuk melayani mobilitas masyarakat lewat Trans Metro Pasundan (TMP). Bus legendaris Damri berwarna putih tersebut berubah ke warna biru, yang menjadi ciri khas TMP.

Ini pun berlanjut, seiring terjadi perkembangan dalam layanan moda transportasi publik, setelah Kemenhub memberikan bantuan teknis (Bantek) sejumlah unit bis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung untuk dikelola masing-masing.

Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Trans Metro Bandung (TMB), juga TMP dan Bus Rapid Transit Aman dan Sehat (Buratas).

Bantek kepada Pemkot Bandung menjelma menjadi TMB, yang dikelola oleh Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) UPTD Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

Dalam perjalanannya, tercetus kesepakatan antara Kemenhub, Pemprov Jabar dan kabupaten/kota Bandung Raya di 2019 , diupdate tahun 2021, dan terakhir tanggal 7 Maret tahun 2024 yang lalu, untuk mengmbangkan angkutan massal berbasis jalan di Cekungan Bandung.

Sehingga nantinya di Cekungan Bandung, terdapat layanan sistem BRT yang terintegrasi. Dengan tersedianya transportasi publik ini, berupa sistem BRT yang terintegrasi, ke depan diharapkan dapat perpindahan penggunaan tranportasi dari transportasi pribadi menjadi ke transportasi umum, dan berdampak mengurangi kemacetan di Cekungan Bandung.

Kesepakatan tersebut terus berkembang dan dimatangkan di 2021 dan akhirnya difinalisasi pada 2024 yang bermuara pada BRT Cekungan Bandung atau Bandung Raya, dimana Kemenhub berperan dan bertugas membangun prasarana dan infrastrukturnya, dan daerah berperan mengoperasionalisasikannya.

Mengawali gagasan besar ini, Pemprov melalui Dishub Jabar melebur TMP dan Buratas, menjadi Metro Jabar Trans (MJT) pada 1 Januari 2025 yang lalu, yang sementara dikelola oleh BUMD PT Jasa Sarana dengan skema by the service, sebelum terbentuknya kelembagaan sesuai hasil kajian.

Di mana, itu pun kelak akan bertransformasi dalam sistem BRT Bandung Raya, setelah terbentuk kelembagaan yang tepat sesuai hasil kajian, dan merupakan gabungan dari Pemprov Jabar dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Cekungan Bandung, yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang.

Soal nasib bus yang dulu dikelola oleh Damri, dikatakan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Jabar, Agus Didik Suseno, sejak TMP telah diintegrasikan, dan untuk keberlanjutan layanan dilanjutkan ke MJT.

"Damri itu adalah salah satu operator TMP. Setelah terdapat pelimpahan oleh Kemenhub kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka rutenya terintegrasi MJT," ujar Agus kepada INILAHKORAN.ID, Rabu 28 Januari 2026.

Demikian pula TMB, ke depan kata dia, meski kini dikelola oleh BLUD Pemkot Bandung, nantinya rutenya juga akan terintegrasi dengan sistem BRT Bandung Raya.

"Rute TMB juga akan terintegrasi dalam sistem BRT. Untuk layanan TMB-nya, ya nanti itu gimana Pemerintah Kota Bandung, mungkin layanananya disesuaikan dengan mendukung sistem BRT yang belum tercover layanan sistem BRT" ucapnya.

Pengelolaannya kelak lanjut Agus, akan dilakukan bersama antara Pemprov Jabar dan lima kabupaten/kota di Bandung Raya, sesuai hasil kajian yang telah dilaksanakan Kemenhub, dengan mewujudkan satu BUMD Transportasi dalam melaksanakan Public Service Obligation (PSO).

"Nah pembagiannya nanti akan ditentukan, Provinsi Jawa Barat berapa persen, Kota Bandung berapa, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi dan Sumedang, saat ini dalam proses finalisasi hasil kajian oleh Kemenhub berupa update demand yang menghasilkan perencanaan operasional secara keseluruhan" tuturnya.

Kehadiran moda transportasi publik yang dulu tegas Agus, seperti bus Damri, TMB, TMP dan Buratas, ke depan terintegrasi dengan sistem BRT Bandung Raya yang akan melayani, 21 koridor, dengan 478 unit armada, namun keseluruhannya sedang dalam proses update demand oleh Kemenhub yang akan mempengaruhi jumlah rute direct service dan jumlah rute feedernya. 

Sejauh ini, sudah ada enam rute eksisting yang telah berjalan dari rencana 18 rute dibangun. Dalam lini masa, ada lima rute yang akan dibangun terlebih dahulu dengan pertimbangan potensi okupansi penumpang cukup tinggi untuk menambah enam rute yang sudah ada, yakni:

• BRT03: Leuwipanjang - Dipatiukur - Dago
• BRT09: Ledeng - Antapani
• BRT10: Cicaheum - Kalapa
• BRT07: Padalarang - Alun-Alun Bandung
• BRT12: Soreang - Terminal Tegallega

Kelak, total ada 18 rute BRT Bandung Raya yang akan beroperasi penuh antaranya:

• BRT01: Cibiru - Kalapa
• BRT02: Lembang - Taman Tegallega
• BRT03: Leuwipanjang - Dipatiukur - Dago
• BRT04: Elang - Riau
• BRT05: Ciroyom - Pajajaran - Antapani
• BRT06: Dago - Leuwipanjang - Cibaduyut
• BRT07: Padalarang - Alun-Alun Bandung
• BRT08: Cimahi - Cicaheum
• BRT09: Ledeng - Antapani
• BRT10: Cicaheum - Kalapa
• BRT11: Tegalluar - St. Hall
• BRT12: Soreang - Terminal Tegallega
• BRT13: Jatinangor - Leuwipanjang - Cibereum
• BRT14: Majalaya - Baleendah - Leuwipanjang
• BRT15: Banjaran - Baleendah - BEC
• BRT16: Sarijadi - Antapani
• BRT17: Cicaheum - Sarijadi
• BRT18: Jatinangor - Dipatiukur (via Tol)

“Untuk mewujudkan program pengembangan angkutan massal berbasis jalan di Cekungan Bandung, membutuhkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat, semua pihak dan seluruh komponen di Cekungan Bandung, termasuk media massa, komitmen pemerintah daerah telah ditunjukkan dengan ditandatangani Nota Kesepakatan Tahun 2019, diupdate tahun 2021, dan terakhir tahun 2024," harapnya.

Proyek BRT Bandung Raya ini diharapkan menjadi solusi transportasi massal yang terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Sistem ini nantinya akan terhubung dengan moda transportasi lain seperti kereta api, terminal, dan kawasan transit oriented development (TOD).

Biaya pembangunan Infrastruktur BRT Bandung Raya ini bersumber dari World Bank dan AFD, yang dikelola oleh Kemenhub. Rp1,3 triliun disiapkan, antaranya untuk dedicated lane atau jalur khusus sepanjang 2,7 kilometer dan sisanya dialokasikan ke pembangunan depo, halte dan infrastruktur penunjang lainnya.***