Usai Paripurna, Gubernur Dedi Mulyadi Ajak Legislator Walk Out

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri rapat Paripurna, yang dilaksanakan di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis 22 Mei 2025.

Dalam Paripurna tersebut, antaranya persetujuan Ranperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024.

Pada sambutannya, Gubernur Dedi turut menyampaikan beberapa pendapatnya dan harapannya, salah satunya mengenai kondisi terkini investasi di Jabar.

Di penghujung sambutannya, Dedi mengajak kepada seluruh peserta rapat Paripurna untuk Walk Out bersama-sama.

"Saya yakin, setelah kegiatan ini kita akan Walk Out bersama-sama," ujar Dedi.

Soal Walk Out, kejadian ini sebelumnya pernah terjadi dalam rapat Paripurna pada Jumat 16 Mei 2025 lalu.

Dimana Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar keluar ruangan, sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Dedi Mulyadi di acara Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Negara Cirebon, 7 Mei 2025 silam.

Saat itu, salah satu kader PDIP, Doni Maradona Hutabarat yang melakukan interupsi di rapat Paripurna. Menurut Doni, pernyataan Dedi Mulyadi telah menyinggung melukai marwah DPRD Jabar. Sebab itu, Gubernur Jabar didorong untuk memberikan klarifikasi. 

"Kami merasa pernyataan Gubernur saat Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat," ujar Doni dalam ruang rapat Paripurna. 

Dimana kemudian dilanjutkan dengan interupsi Anggota Fraksi PDIP lainnya, Memo Hermawan yang mengajak untuk Walk Out.

Aksi Walk Out tersebut juga diikuti juga oleh Wakil ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Meski demikian rapat tersebut tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lainnya. 

Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan berdalih, aksi Walk Out tersebut untuk membela marwah DPRD Jabar yang dianggap tidak ada oleh Gubernur Jabar. 

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi dan minta klarikasi ke gubernur. Kami membela DPRD bukan Fraksi," ujarnya usai rapat Paripurna. 

Semestinya, kata dia, Gubernur Jabar harus melibatkan DPRD Jabar dalam setiap kebijakan yang digulirkan. Mengingat, legislatif merupakan representasi perwakilan seluruh warga Jabar. 

Selain itu, menurut Memo, eksekutif dan legislatif harus bergandengan tangan demi memajukan wilayah Jabar. Bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya. 

"Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan. Kami ini (DPRD Jabar) mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundangan harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Kami Fraksi PDIP Walk Out demi kehormatan DPRD bukan fraksi," kata Memo. ***