Wagub Jabar Bantah Program Petani Milenial Sengaja Jerat Peserta untuk Jadi Debitur Perbankan

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum tidak menampik, bila salah satu upaya yang dapat dilakukan pihaknya dalam memberikan penguatan modal usaha bagi peserta program Petani Milenial adalah melalui pinjaman dari perbankan.

Kendati demikian kata dia, bukan berarti peserta program wajib menjadi debitur perbankan. Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar hanya sebatas memfasilitasi memberi kemudahan pagi peserta program untuk mendapatkan pinjaman dari bank yang ditunjuk, dalam mengembangkan usahanya.

Tetapi bukan berarti hal tersebut menjadi kewajiban, karena semua keputusan dikembalikan kepada peserta program. Mengingat program tersebut bukan bagian dari hibah, sehingga pemerintah tidak dapat menggelontorkan anggaran untuk membantu permodalan Petani Milenial. Sebab pihaknya hanya menyokong pelatihan dan membuka koneksi antara petani selaku produsen dengan offtakers dan pemilik modal.

Baca Juga : Bantu Pelaporan Warga Jabar Korban Gempa Turki dan Syiria, JQR Sediakan Hotline

“PETANI MILENIAL, KREDIT RIBA TERSELUBUNG? Baraya, terkait program Petani Milenial anu beberapa waktu kamari sempat ramai diberitakeun. Petani Milenial teh merupakan program yang tujuan utamanya adalah membuat sektor pertanian menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan, selama ini hidup kita ditopang oleh hasil dari sektor pertanian. Maka regenerasi petani ini juga satu kewajiban,” tulis Pak Uu –sapaan Uu Ruzhanul Ulum dalam akun media sosial Instagramnya, Kamis (9/2/2023) siang.

“Skema kegiatan Petani Milenial ini juga dikemas sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodir hasil pertanian tersebut dari hulu ke hilir, salah satunya adalah dengan bantuan permodalan tanpa jaminan,” sambungnya.

Sementara Gubernur Ridwan Kamil sebelumnya menjelaskan, adanya peserta program Petani Milenial yang terlilit hutang dengan perbankan bisa saja terjadi akibat dinamika pasar. Meski demikian, bukan berarti sepenuhnya program tersebut gagal. Mengingat program ini dibuat oleh Pemprov bertujuan untuk menyinergikan ketiga belah pihak, sesuai kebutuhan baik keinginan pasar maupun produsen dalam mengembangkan usahanya, salah satunya sokongan modal dari bank.

Baca Juga : Jelang Pemilu 2024, Sekda Jabar Dorong Optimalisasi Digitalisasi

“Ini bukan program hibah, kami hanya mengawinkan tiga pihak yaitu petani, perbankan dan pembeli. Pasti ada dinamika. Oh ini rugi, kayak kasus yang kemarin itu,” jelasnya. (Yuliantono)***