Wahyu Mijaya Diminta Rombak Total Birokrasi Pemkab Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya diminta untuk segera merombak total tata kelola birokrasi Pemkab Cirebon. 

Perombakan itu harus segera dilakukan Wahyu Mijaya lantaran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Cirebon sejak 2020 hingga 2023 masih diurutan ketiga terbawah di Jabar. Untuk itu, diperlu keberanian Wahyu Mijaya untuk merombak total tata kelola birokrasi di Kabupaten Cirebon.

Demikian dikatakan anggota DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan. Menurutnya, saat ini indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Pemkab Cirebon, sangat rendah. 

Untuk itu, Pj bupati saat ini harus peka dan segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di Kabupaten Cirebon.

"Kami berharap Pj bupati memberikan warna baru untuk bisa membenahi Kabupaten Cirebon berkaitan dengan birokrasi. Dari dulu itu tata kelola birokrasi dan kinerjanya belum pernah bisa diperbaiki," kata Yoga, Minggu 9 Juni 2024.

Yoga menilai, meskipun baru beberapa minggu menjabat sebagai Pj bupati Cirebon, namun Yoga melihat ada semangat perbaikan yang sedang dilakukan Wahyu. Mulai dari insfrastruktur, masalah sampah sampai hal hal yang cukup detail, mulai di benahi. Untuk itu, Yoga menaruh harapan besar, Pj bupati saat ini mekipun waktunya singkat setidaknya bisa memperbaiki kondisi Kabupaten Cirebon.

"Dewan pasti mendukung kinerja pj bupati saat ini. Karena bagaimanapun sangat banyak PR yang harus dikerjakan Pj saat ini," ucapnya.

Dia mencontohkan, beberapa hal urget yang harus segera diperbaiki Wahyu. Diantaranya berkaitan dengan birokrasi pelayanan publik, birokrasi perizinan dan birokrasi administrasi. Karena, semakin hari kondisinya semakin ruwet. Yoga menyindir, tag line  yang harusnya "kalau bisa mudah kenapa dipersulit". Tapi kenyataanya tag linenya menjadi "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah".

"Kebanyakan pejabat di kabupaten Cirebon setingkat kasi sampai kadis itu sering mengada adakan hal yang tidak ada. Ini kebanyakan berkaitan dengan perizinan. Imbasnya investor yang akan datang juga malas karena perizinannya di persulit," ucap Yoga.

Terbukti lanjutnya, beberapa investor yang sudah siap harus kesulitan mengurus proses perizinan. Dia mencontohkan, investor plangon yang diminta untuk dihentikan, kemungkinan karena mereka juga kesulitan mengurus izin. Otomatis masalah ini akan berimbas kepada peningkatan PAD Kabupaten Cirebon itu sendiri.

"Saya percaya, Pj bupati Cirebon bisa segera menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan. Karena sebetulnya bukan masalah yang sulit. Hanya sayangnya, selama ini pola yang terus dipertahankan tanpa mau memikirkan kemajuan Kabupaten Cirebon ke depan," terangnya.

Yoga menambahkan, kalau saja Pj segera mengambil tindakan masalah penyederhanaan perizinan, tentu investor akan berbondong- bondong. Hanya karena memang dipersulit, maka banyak investor colong-colongan dan akhirnya menggampangkan masalah perizinan. Untuk itu, dia berharap Pj segera mengambil langkah kongkrit dalam segala hal.

"Kami intinya sangat berharap, Pj bupati dengan cepat mengambil langkah kongkrit untuk memperbaiki carut marut tata kelola birokrasi. Saya yakin dia mampu melakukan itu. Kami malu dengan posisi IRB kabupaten Cirebon yang menduduki posisi tiga terbawah se Jabar," tukasnya. (maman suharman)