Warga KBB Kerap Jadi Korban Lowongan Kerja Palsu, Disnakertrans Ungkap Modusnya

INILAHKORAN.ID – Kasus penipuan berkedok lowongan kerja masih kerap menimpa warga Kabupaten Bandung Barat (KBB). Modus yang digunakan hampir serupa, yakni iming-iming gaji besar, syarat mudah dan penempatan di sektor perkebunan atau pertambangan, namun fakta di lapangan jauh dari janji.

Teranyar, sebuah keluarga di Kecamatan Cikalongwetan harus mengalami masa sulit terlantar lebih dari satu tahun jauh dari rumah, sebelum akhirnya berhasil dipulangkan berkat koordinasi antar pemerintah daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB mengingatkan masyarakat untuk waspada dan memastikan legalitas sebelum memutuskan berangkat kerja ke luar daerah.

"Praktik penawaran kerja tanpa dokumen resmi dan prosedur yang sah secara hukum jelas masuk kategori penipuan," kata Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans KBB, Dewi Andani, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan pengamatan pihaknya, kelompok yang paling kerap menjadi sasaran, yakni pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal, sehingga mudah tergiur tawaran yang menjanjikan kemudahan dan penghasilan tinggi.

Dewi mengungkapkan, oknum pelaku biasanya menawarkan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit atau pertambangan, dengan alasan pekerjaan tersebut tidak mensyaratkan keahlian khusus maupun batasan usia ketat.

“Biasanya tawaran itu sangat menggiurkan, seolah-olah siapa saja bisa dan digaji besar. Padahal, di balik itu tidak ada kejelasan hubungan kerja, tidak ada perjanjian tertulis, dan tidak ada jaminan keselamatan," ungkapnya.

Menurut regulasi ketenagakerjaan, ini sudah jelas penipuan. Akibatnya, banyak warga KBB yang berangkat penuh harapan, tapi akhirnya terlantar di daerah orang, jauh dari keluarga dan kerabat.

Dewi menyebut, salah satu bukti nyata yang baru saja ditangani, yaitu nasib keluarga Ade Halidan, warga Kampung Gunung Batu, Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan. Ia bersama istri dan dua anaknya awalnya tergiur tawaran kerja di perkebunan sawit Kalimantan.

Namun setelah berangkat, mereka justru dibawa ke Sorong, Papua Barat Daya. Sesampainya di lokasi, pekerjaan yang dijanjikan ternyata tidak ada, dan mereka tidak tahu harus bergantung pada siapa.

"Selama lebih dari satu tahun keluarga ini hidup terlunta-lunta, hingga akhirnya melapor ke Dinas Sosial setempat," katanya.

Keberadaan keluarga Ade kemudian diketahui Pemerintah Kabupaten Sorong dan melalui koordinasi intensif antara Dinas Sosial Sorong dan Dinas Sosial Bandung Barat, proses pemulangan pun difasilitasi. Mereka akhirnya tiba kembali di daerah asal pada Minggu (31/5/2026) dini hari dan kini sudah berkumpul kembali dengan kerabat.

Dewi mengungkapkan, kasus seperti ini bukan sekali atau dua kali terjadi. Polanya selalu sama, yakni janji manis di awal, kenyataan pahit di akhir.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan masyarakat bahwa penempatan tenaga kerja antardaerah memiliki aturan baku dan mekanisme yang harus dipatuhi. Perusahaan atau pihak yang menyalurkan tenaga kerja wajib memiliki izin resmi dan dokumen yang sah.

“Jangan mudah percaya tawaran lewat mulut ke mulut atau pesan berantai tanpa bukti jelas. Cek dulu legalitas perusahaannya, tanyakan alamat kantornya, dan pastikan ada perjanjian kerja tertulis sebelum berangkat. Jangan sampai karena tergiur gaji tinggi, Anda justru kehilangan biaya perjalanan dan waktu, bahkan harus menderita terlantar seperti keluarga Ade,” tegasnya.

Pihaknya berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga Bandung Barat. Namun, Disnakertrans membuka pintu bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi atau memverifikasi keabsahan sebuah tawaran pekerjaan.

"Ini mesti dilakukan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban dan harus menempuh perjalanan panjang penuh risiko tanpa kepastian masa depan," tandasnya.