WFH Kampus Mulai Didorong, Rektor Unpad Ingatkan Risiko Salah Kebijakan

INILAHKORAN.ID - Kebijakan work from home (WFH) yang didorong pemerintah mulai merambah dunia Kampus. Namun, di balik fleksibilitas yang ditawarkan, muncul peringatan serius.

Tanpa analisis berbasis data yang kuat, kebijakan ini berisiko melahirkan keputusan yang keliru.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyatakan kesiapan kampusnya mengadopsi kebijakan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tersebut. Namun, implementasi akan dilakukan secara selektif dan adaptif, bukan serampangan.

Menurut Arief, kebijakan WFH tidak bisa dilepaskan dari konteks global yang tengah bergejolak, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga tekanan geopolitik internasional.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena di tengah disrupsi yang besar, diperlukan analis kebijakan yang mampu melihat kebijakan berbasis data dan evidence. Ini merupakan hasil yang positif,” ujar Arief di Kota Bandung, Selasa (7/4/2026).

Ia menekankan, Kampus dituntut bergerak cepat merespons perubahan. Namun kecepatan tanpa ketepatan justru bisa berujung pada kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan.

“Kalau kita tidak punya analis yang kuat, dikhawatirkan terjadi mis-decision. Ini penting untuk merespons perubahan ke depan,” ucapnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung dampak konflik global terhadap sektor energi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, misalnya, memicu efek domino yang menuntut respons kebijakan secara cepat dan terukur di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi.

Dalam konteks itu, kebijakan WFH dinilai bukan sekadar soal fleksibilitas kerja, tetapi juga bagian dari strategi efisiensi energi dan adaptasi sistem kerja baru.

Di tingkat implementasi, Unpad akan mengacu pada surat edaran kementerian dengan pendekatan selektif. Aktivitas yang tidak membutuhkan kehadiran fisik akan dialihkan secara daring.

“Kami akan mendorong perkuliahan yang tidak berkaitan dengan praktikum dilakukan secara daring. Begitu juga dengan aktivitas administrasi perkantoran, bisa dilakukan satu hari dalam seminggu dari rumah,” katanya.

Namun, Arief memberi garis tegas, kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan. Aktivitas akademik yang membutuhkan praktik langsung tetap wajib dilakukan secara tatap muka.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pelaksanaan WFH. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai kebebasan bekerja dari mana saja.

“Kami ingin kebijakan ini juga berkontribusi pada ketahanan energi masyarakat,” ucapnya.

Sebab itu, dosen dan tenaga kependidikan diminta menjalankan WFH secara disiplin dari rumah, bukan dari kafe atau tempat lain yang justru berpotensi meningkatkan konsumsi energi.

Saat ini, Unpad masih menyusun langkah teknis implementasi. Perhitungan dampak efisiensi energi pun belum dilakukan secara rinci karena kompleksitas variabel yang harus dianalisis.

“Kami perlu data terlebih dahulu untuk menghitung dampaknya secara pasti, karena variabelnya cukup banyak,” tandasnya.***