WFH Tak Berlaku, ASN Jabar Tetap Masuk Jumat, Layanan Publik Jadi Prioritas

INILAHKORAN.ID - Kebijakan work from home (WFH) yang didorong pemerintah pusat setiap Jumat, tidak diterapkan secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ASN tetap masuk kerja seperti biasa di Gedung Sate, Jumat (10/4/2026), dengan fokus utama menjaga kualitas layanan publik.

Dari pantauan di lapangan, aktivitas perkantoran berlangsung normal. Mobilitas pegawai terlihat tinggi, sementara area parkir dipadati kendaraan, menandakan kehadiran ASN tetap dominan meski ada fleksibilitas kerja.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, pola kerja fleksibel di Pemprov Jabar memiliki pendekatan berbeda. WFH rutin justru diterapkan setiap Kamis sejak awal 2026, sedangkan Jumat bersifat situasional, menyesuaikan kebutuhan layanan.

Penekanan utama, kata dia, adalah memastikan pejabat struktural tetap hadir aktif, tidak hanya di balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan.

“Jumat itu pun dengan catatan para kepala dinas dan pejabat struktural harus tetap nongkrong, bukan hanya di kantor, tapi di lapangan,” ujar Herman.

Menurutnya, fleksibilitas kerja tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja birokrasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menggariskan bahwa efisiensi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan.

“Pak Gubernur menegaskan efisiensi tidak boleh mereduksi efektivitas. Bahkan pelayanan publik harus lebih cepat, lebih murah, lebih ringkas, lebih baik dan lebih aman,” ucapnya.

Pemprov Jabar juga memastikan, sektor layanan langsung tetap berjalan penuh tanpa skema WFH. Instansi seperti Bapenda, RSUD, hingga Bale Pananggeuhan tetap siaga melayani masyarakat secara langsung.

“Khusus untuk layanan langsung seperti Bapenda dan RSUD itu tidak ada work from home. Bale Pananggeuhan juga tetap standby,” katanya.

Sementara itu, kebijakan WFH hanya menyasar ASN di sektor back office yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pekerjaan analisis dan administrasi internal.

Dengan skema ini, Pemprov Jabar menegaskan arah kebijakan birokrasi yang tidak sekadar efisien, tetapi juga responsif menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama di tengah penyesuaian pola kerja ASN.