113.000 Warga Bandung Barat Belum Dilindungi BPJS Kesehatan, Pemkab Bakal Alokasikan Dana Rp125 Miliar Demi Pertahankan UHC

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemkab Bandung Barat bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk penyelenggaraan layanan BPJS Kesehatan.

Hal dilakukan untuk mempertahankan raihan Universal Health Coverage (UHC) yang sempat diraih pada tahun 2024 dengan kategori pratama.

Pencapaian UHC yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yakni 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN. Seperti diketahui pada 1 Januari 2024 cakupan UHC Kabupaten Bandung Barat baru mencapai 89,19 persen yaitu 1.635.973 jiwa dari populasi 1.834.256 jiwa. Pada 1 Agustus 2024 capaian UHC di KBB mencapai 98,63 persen, yakni 1.821.759 jiwa dari populasi 1.847.096 jiwa.

"Jadi memang layanan kesehatan ini kita pertahankan agar kembali mendapat UHC. Tapi ada perubahan regulasi dimana kalau dulu itu 95 persen kepesertaan dan 75 persen aktif, tahun ini kita harus mencapai 80 aktif dan 98 persen kepesertaan," kata Sekda KBB Ade Zakir.

"Itu target tahun 2025 karena masih kurang sekitar 113.000-an dan itu kita sepakati lebih detail dengan para camat," sambungnya.

Selain itu, sambung Ade, dari sisi anggaran pihaknya sudah mengalokasikan dana sebesar Rp125 miliar untuk BPJS Kesehatan.

"Karena ini ditargetkan sampai Desember 2025 kita optimistis akan tercover," ujarnya.

Kendati demikian, Ade tak memungkiri untuk mencapai target UHC tersebut Pemkab Bandung Barat dihadapkan pada sejumlah persoalan, salah satunya memilah masyarakat yang betul-betul laik untuk dibiayai.

"Kita khawatir banyak yang salah sasaran. Oleh karena itu, kita betul-betul harus selektif dan jangan sampai salah sasaran," ujarnya.

Tahun lalu, kata Ade, Pemkab Bandung Barat bisa meraih UHC pada bulan Agustus dengan jumlah kepesertaan mencapai 98 persen.

"Jadi tidak sampai Desember 2024 kita sudah UHC. Jadi kalau yang didaftarkan 98 persen dan yang aktifnya hanya 79 persen itu masih kurang," katanya.

Oleh karena itu, ungkap Ade, pihaknya bakal menyisir wilayah yang masih rendah tingkat kepesertaan BPJS-nya. Termasuk, soal guru honorer yang terkendala lantaran status di KTP-nya tercantum guru.

"Jadi statusnya diubah menjadi pekerja harian lepas tidak mau, sehingga kita coba cari alternatif lain dari dana BOS. Ini yang sedang kita kaji. Kita lihat celah bisa apa tidak dari dana BOS. Selama ini guru honorer terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri," ungkapnya.

"Nantinya pihak BPJS nanti bakal menyambangi kecamatan untuk memilah data," sambungnya.

Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha menambahkan, untuk mencapai UHC ini tidak bisa dilakukan sendiri, seperti Dinas Kesehatan namun harus melibatkan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa hingga tingkat RT/RW.

"Kita kan masih kekurangan 113.000 peserta untuk mencapai 80 persen aktif dan 98 persen kepesertaannya. Itu secara menyeluruh dari berbagai segmen, baik pihak swasta dan mandiri," kata Nur.

Nur memastikan, program UHC ini tidak terkena efisiensi lantaran layanan kesehatan ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Yang namanya efisiensi itu untuk program-program yang tidak prioritas. Jadi pemerintah mau tidak mau harus hadir untuk pelayanan kesehatan," ujarnya.

"Alhamdulillah dengan diberlakukan UHC ini artinya ada keberpihakan Pemda Bandung Barat dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat," sambungnya.

Meski begitu, ungkap Nur, agar lebih valid pemda harus mengambil data dari tingkat RT lantaran lebih mengetahui data warganya.

"Karena kalau dari desa, masalah yang selama ini terjadi mereka kerap memasukan tim sukses atau saudaranya. Termasuk persoalan percaloan yang harus segera ditangani," tandasnya.