6.216 Keluarga Terdampak Penutupan Tambang di Bogor Terima Kompensasi dari Pemprov Jabar

Pemprov Jabar sudah mencairkan bantuan sosial atau bansos bagi warga terdampak penutupan tambang dan operasional angkutan barang di Bogor

6.216 Keluarga Terdampak Penutupan Tambang di Bogor Terima Kompensasi dari Pemprov Jabar
Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi menyebut ribuan keluarga yang terdampak penutupan tambang dan operional angkutan barang sudah mendapatkan konpensasi bansos dari Pemprov Jabar.

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelontorkan kompensasi bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak langsung penutupan sementara aktivitas tambang dan operasional angkutan barang di wilayah Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Pada penyaluran bansos ini, sebanyak 6.216 Kepala Keluarga (KK) dari Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin menerima bantuan senilai Rp3 juta per KK, yang disalurkan langsung melalui rekening Bank bjb.

Penyaluran bansos dimulai Rabu 21 Januari 2026 kemarin, di Kantor Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat.

Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi menegaskan, bantuan ini tidak lagi ditempatkan sebagai bantuan darurat semata. Pemerintah provinsi secara sadar menggeser skema anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) ke Belanja Langsung (BL) dengan kode Belanja Masyarakat Terdampak Sosial Akibat Kebijakan.

“Di dalam alokasi belanja ini, ada pertanggungjawaban yang harus kita lengkapi, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa,” ujar Ade, dikutip Kamis 22 Januari 2026.

Kebijakan tersebut lanjut Ade, menjadi bagian dari arah baru penanganan dampak sosial penutupan tambang pada tahun anggaran 2026, yakni mendorong warga kembali produktif melalui pendekatan pemberdayaan berbasis gotong royong.

“Maksudnya, agar masyarakat terdampak tidak terus berada dalam ketergantungan bantuan, melainkan memperoleh kesempatan untuk kembali produktif melalui kegiatan berbasis kerja,” ucapnya.

Dalam skema ini, setiap kepala keluarga penerima bantuan wajib menyertakan pertanggungjawaban administratif berupa laporan kegiatan yang dirancang oleh kelembagaan desa dan dilaksanakan langsung oleh warga penerima.

“Jenis kegiatan dapat berupa pembersihan jalan dan lingkungan desa, penanaman pohon di sekitar rumah, pembersihan gorong-gorong, dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat kegotongroyongan di antara warga desa,” katanya.

Berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi Tim Gerai Respon Cepat Berdesa (Gereceb) DPMD Jabar, penerima bansos tahap III berjumlah 6.216 KK, dengan rincian Kecamatan Cigudeg, Desa Argapura 72 KK, Desa Bangunjaya 525 KK, Desa Rengasjajar 1.803 KK, Desa Batujajar 1.420 KK. Lalu Kecamatan Rumpin, Desa Cipinang 2.394 KK dan Desa Sukasari 2 KK.

Penyaluran dilakukan dalam tiga termin untuk memastikan ketepatan sasaran dan kelancaran teknis sejak Rabu hingga Jumat ini.

Bagi warga terdampak, penyaluran bansos ini menjadi penyangga hidup setelah sumber penghasilan mereka terputus.
Ajin, warga Kampung Pasir Gedong, Desa Batujajar, mengaku kehilangan mata pencaharian sejak tambang ditutup. Sebelumnya, ia bekerja sebagai buruh bongkar muat material tambang.

“Saya harus pinjam sana, pinjam sini, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya,” ucap Ajin.

Kondisi serupa dialami Liana, warga Kampung Sinengah, Desa Batujajar. Mantan pedagang makanan di area tambang ini kini harus berkeliling menjajakan dagangannya dengan penghasilan yang tidak menentu.

“Uangnya untuk keperluan dapur, modal berdagang, dan untuk anak-anak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah menyalurkan bansos melalui anggaran BTT dalam dua tahap kepada 2.938 KK pada akhir 2025.

Saat ini, masih terdapat 9.077 KK dari Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin yang tengah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim Gereceb DPMDesa Jabar. Penyaluran bantuan bagi ribuan KK tersebut direncanakan akan dilakukan pada tahap IV.


Editor : Ahmad Sayuti