Akademisi Bilang Pembatasan Pembelian BBM Opsi Paling Realistis

INILAHKORAN.ID - Langkah pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dinilai menjadi opsi realistis saat pemerintah menahan kenaikan harga. Efisiensi itu agar beban biaya tidak langsung dialihkan kepada masyarakat.

Pakar ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai, kebijakan pembatasan pembelian BBM menjaga agar ekonomi tetap bergerak tanpa menambah beban biaya bagi konsumen.

"Dalam situasi saat ini kan langkah-langkah itu adalah pertama pilihannya melakukan efisiensi tanpa menaikkan harga BBM. Nah, dalam konteks itu maka harus ada pembatasan. Yang penting ekonomi itu bergerak begitu ya. Di sisi lain tidak ada kenaikan ongkos yang dibebankan kepada konsumen," kata Acuviarta saat dihubungi wartawan, Jumat (3/4/2026).

Terlebih pembatasan pembelian itu dibarengi dengan kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan pemerintah. Kombinasi kebijakan tersebut dinilai akan menekan pergerakan masyarakat sehingga berdampak pada sejumlah sektor usaha.

"Kebijakan itu juga diimbangi kan misalnya dengan rencana WFH gitu ya. Jadi memang intinya mobilitas itu dibatasi gitu ya. Jadi ada WFH, kemudian juga pembatasan BBM gitu ya. Ya, pasti ada kaitannya dengan sektor-sektor yang misalnya terkait dengan transportasi," ujarnya.

Namun, dia memberikan catatan bagi pemerintah agar mengelola cadangan dan konsumsi BBM secara optimal. Pemerintah juga didorong mencari alternatif sumber energi juga penting untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok global.

"Stok kita itu kan cadangan kita itu siklusnya itu cadangan 22 hari ya gitu ya. Tentu saya kira kan dalam konteks itu kita harus mencari alternatif ataupun sumber pasokan BBM jika terjadi gangguan terkait ratai pasokan," bebernya.

Dia menambahkan, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran seiring kenaikan harga minyak dunia. Pasalnya, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka beban subsidi akan meningkat dan menguji ketahanan fiskal negara.

Dalam situasi global yang masih diliputi ketidakpastian, termasuk isu konflik yang berpotensi mengganggu pasokan energi, pemerintah diminta melakukan mitigasi risiko secara matang.

"Pertanyaan saya seberapa kuat anggaran itu, seberapa lama tahannya kan gitu ya. Oleh karena itu ya tentu pemerintah juga harus melakukan efisiensi. Mitigasi risiko ya ke depan ya mudah-mudahan saya kira krisis ini cepat selesai," katanya.

Dia menilai, kebijakan menahan kenaikan harga BBM bersubsidi masih menjadi pilihan terbaik saat ini. Masyarakat luas pun diharapkan tidak panik karena persoalan energi merupakan isu global yang juga dihadapi banyak negara.