Ambisi Raih Kembali WTP Terganjal Temuan BPK, Hengki Kurniawan Minta OPD Lakukan Ini

INILAHKORAN, Ngamprah - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023 masih terganjal sejumlah temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Pasalnya, masih ada sejumlah temuan kasus yang harus segera diselesaikan agar bisa meraih WTP pada tahun ini.

"Masih ada temuan yang harus kita tindaklanjuti, termasuk pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan," kata Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan usai melaksanakan Exit Meeting di Ruang Rapat Setda KBB, Rabu 1 Maret 2023.

Ia pun mengakui, ada sejumlah temuan yang cukup sulit juga untuk ditindaklanjuti, seperti bantuan sosial (Bansos) tahun 2020. Bahkan, temuan tersebut masih harus menunggu waktu.

"Temuan tahun 2020 ini masih jadi 'PR' yang harus kita tindaklanjuti. Termasuk, sejumlah case sebelumnya, seperti RSUD Lembang. Itu juga masih dibahas BPK kaitan dengan anggaran Rp 7,5 miliar sebelum kami menjabat," ujarnya.

Meski begitu, sebut dia, ada sejumlah temuan yang tengah pihaknya progres. Namun, pihaknya berharap BPK bisa menilai mana yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak.

"Untuk temuan yang sudah ditindaklanjuti telah selesai sekitar 75 persen. Sedangkan, temuan tahun 2022 tindaklanjutnya masih berjalan," sebutnya.

Menurutnya, ada beberapa tindaklanjut temuan yang masih dihitung. Termasuk, kaitan dengan pembangunan jalan infrastruktur dari PT SMI dan lain sebagainya.

"Itu belum muncul tadi, tapi ada indikasi. Artinya, kita tetap harus bersiap-siap saja untuk betul-betul menyajikan pelaporan yang aktual," ujarnya.
 
Kendati demikian, ia mengakui , jika melihat perjalanan tahun 2021 dirinya optimistis lantaran banyak temuan yang bisa ditindaklanjuti dan pada saat itu Pemda KBB bisa mendapatkan WTP.

"Hari ini pun resep dan strateginya pun sama. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi masalah," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, catatan 2022 menunjukkan progres yang mencapai 75 persen pihaknya bisa mendapatkan WTP dengan penilaian masing-masing.

"Kalau nilainya berat gak WTP, ada pewajaran atau pemakluman. Namun, untuk persoalannya rata-rata ada di OPD dan statusnya masih indikasi belum temuan," tuturnya.

Ia menegaskan, Pemda KBB ingin kembali meraih WTP. Maka dari itu, semua OPD harus bekerjasama dan memaksimalkan kinerjanya masing-masing.

"Jadi, ketika ada pemeriksaan semua OPD harus memberikan pelaporan yang akuntabel," tandasnya.*** (agus satia negara)