Anggaran ANBK dan Belanja Peralatan Disdik Kabupaten Bogor 2024 Diadukan GMPB ke KPK

INILAHKORAN.ID - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) melaporkan salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Bogor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi pada proyek Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan belanja modal peralatan dan mesin di Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2024.

Laporan tersebut merupakan bentuk komitmen GMPB dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.

Ketua GMPB Muhammaf Ikbal menuturkan, laporan tersebut dilandasi hasil kajian dan temuan GMPB yang mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta potensi kerugian keuangan negara, dimana besar anggarannya mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurutnya, langkah pelaporan ke KPK tersebut merupakan bagian dari peran mahasiswa dan pemuda sebagai agen kontrol sosial.

“Kami berharap KPK dapat merespons laporan ini secara cepat dan serius. Terlebih dengan maraknya pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di beberapa daerah di Indonesia, hal tersebut menjadi bukti bahwa praktik korupsi masih terjadi dan harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu,” tutur Muhammad Ikbal kepada wartawan, Kamis 22 Januari 2026.

Ia menerangkan, GMPB akan terus mengawal setiap isu dan persoalan yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dan kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“GMPB berkomitmen untuk terus mengawal persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bogor. Hal-hal yang merugikan uang negara akan kami kawal sampai tuntas demi kepentingan masyarakat dan masa depan daerah,” terangnya.

GMPB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda Kabupaten Bogor untuk turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan serta tidak ragu melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi.

"Kami berharap aparat penegak hukum, khususnya KPK, dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan transparan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi," lanjut Ikbal.