Anggaran DPRD Cirebon Disorot, NDC Desak Kajian KJPP Dibuka ke Publik

INILAHKORAN.ID – Pengelolaan anggaran DPRD Kabupaten Cirebon kembali mendapat sorotan. Aktivis Nagari Demokrasi Center (NDC). Ketua NDC Nana Suhana, mendesak DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon membuka hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang menjadi dasar penetapan tunjangan perumahan dan transportasi anggota dewan.

Nana mengatakan, keterbukaan diperlukan agar publik mengetahui dasar perhitungan, hasil penilaian hingga pertimbangan yang digunakan dalam menentukan besaran tunjangan tersebut.

“Publik berhak mengetahui dasar perhitungan, hasil penilaian dan pertimbangan penetapan besaran tunjangan. Kalau seluruh prosesnya sudah sesuai aturan, buka datanya kepada publik,” kata Nana, Rabu, (23/9/2026).

Menurut Nana, transparansi menjadi semakin penting karena anggaran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dan 2026 tengah menjadi perhatian publik. NDC meminta keterbukaan tidak hanya dilakukan terhadap kajian KJPP, tetapi juga rincian dan realisasi sejumlah pos anggaran.

“Buka rincian penggunaan anggarannya, mulai tunjangan, perjalanan dinas, reses, makan minum sampai publikasi dan dokumentasi. Rakyat tidak cukup hanya diminta percaya, tetapi berhak mengetahui bagaimana APBD dikelola,” ujarnya.

NDC juga meminta hasil kegiatan legislasi, kunjungan kerja, pengawasan serta reses DPRD dipublikasikan. Menurut Nana, setiap dugaan penyimpangan maupun potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) harus diuji melalui data, dokumen resmi serta pemeriksaan lembaga yang berwenang, bukan disimpulkan hanya berdasarkan tudingan ataupun bantahan.

“Kalau memang ada indikasi penyimpangan, dorong pemeriksaan secara independen sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, kalau semuanya sudah sesuai aturan, keterbukaan data justru akan menjawab keraguan masyarakat,” katanya.

Nana menegaskan transparansi anggaran bukan ancaman terhadap DPRD, melainkan bagian dari pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat sebagai pengguna APBD.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia dan pihak Sekretariat DPRD belum dapat dimintai tanggapan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pimpinan DPRD dan jajaran Setwan sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Semarang.