APBD Perubahan 2025 Pemprov Jabar Diproyeksikan Naik Rp1,13 Triliun

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan, APBD Perubahan 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp1,13 triliun.

Ini dikatakan Sekda Herman usai mengikuti Rapat Rancangan KUA/PPAS Perubahan 2025 bersama Badan Anggaran DPRD Jabar di Kantor DPRD Jabar, Kamis 17 Juli 2025.

Volume APBD Perubahan 2025 lanjut Sekda Herman, diproyeksikan naik dari Rp31,69 triliun menjadi Rp32,82 triliun atau naik Rp1,13 triliun.

"Itu ekuivalen dengan (kenaikan) 3,56 persen untuk volumenya. Tentu ini sesuatu yang harus kita jaga dan kita harus kerja keras karena Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) meminta kami TAPD untuk progresif, tentu sinergi dengan Banggar dalam pembahasannya," ujar Sekda Herman.

"Mudah-mudahan bisa secepatnya dituntaskan, karena tempo hari kami serahkan dan hari ini mulai pembahasan dimulai dari pembahasan pendapatan nanti masuk ke belanja. Mudah-mudahan lancar," imbuhnya.

Kenaikan ini lanjut dia, tetap dengan komitmen yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagaimana komitmen Pak Gubernur, komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat. Kita punya PR di pengangguran, di kemiskinan, di stunting maupun yang lainnya, tentu APBD adalah alatnya," ucapnya.

Kenaikan APBD Perubahan 2025 kata Sekda Herman, diproyeksikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Ini tak lain dari hasil pembebasan tunggakan wajib pajak yang dilakukan, dalam rangka menyerap pajak untuk tahun ini.

"Pembebasan tunggakan maupun denda dan kontribusinya cukup signifikan. Angka detailnya nanti koordinasi dengan Kepala Bapenda yang hari ini. Saat ini masih pembahasan dengan Banggar," kata dia.

Dia mengklaim, bila tidak ada penghapusan tunggakan pajak dan denda, bisa dipastikan APBD Perubahan 2025 mengalami defisit. Dengan situasi sekarang, menandakan bahwa program atau kebijakan tersebut memberi dampak baik bagi APBD Jabar.

"Tentu itu kami jadikan bahan untuk antisipasi ke depan, agar apa? Agar warga masyarakat yang kurang taat menjadi taat. Tetapi kami pun mengantisipasi, agar yang sudah taat tambah taat lagi. Jadi ini harus dijaga enam bulan ke depan ya dan ini menjadi bahan juga untuk optimasi di tahun depan, 2026," ucapnya.

Proyeksi belanja dari kenaikan tersebut kata Sekda Herman, antaranya untuk pendidikan, infrastruktur jalan dan kesehatan.

"Dan tentu kebutuhan-kebutuhan lainnya yang penting, yang mendesak untuk kami eksekusi. Sebagian besar kan sesuai dengan format murni. Untuk perubahan ini kan hanya menutup berbagai hal yang terjadi perubahan-perubahan asumsi," imbuhnya.