DPRD Kota Bandung Minta Integritas ASN Ditingkatkan

INILAHKORAN– Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Juniarso Ridwan meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam rapat kerja bersama BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, Senin (10/1/2022) lalu, Juniarso mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipersiapkan seefisien mungkin, guna sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

Menurutnya, instrumen dalam pengelolaan SDM butuh reformasi di berbagai sektor. Hingga diharapkan format organisasi yang sesuai, dapat menjawab kebutuhan pada saat ini. Dia pun mengapresiasi sudah adanya perbaikan dari program-program yang diterapkan BKPSDM, meski harus lebih ditingkatkan.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Berharap MPP Dapat Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

“Jadi diukur apa-apa saja yang dibutuhkan, jangan sampai banyak organisasi yang tumpang tindih. Kami sangat mengapresiasi program-program BKPSDM ini dalam rangka meningkatkan kinerja. Jadi ada program dan langkah yang perlu ditingkatkan seperti ASN berprestasi dengan indikatornya yang sudah ada, juga reward and punishment,” jelasnya.

Legislator lain dari Komisi A Agus Andi mengatakan, pihaknya ingin mengingatkan kembali kepada BKPSDM dan Orpad Kota Bandung, akan pentingnya integritas ASN terutama kode etik. Lalu pembinaan dan pengaderan SDM dari CPNS dan PPPK dapat ditingkatkan melalui sistem merit.

“KPK itu menyoroti empat hal terkait integritas. Pertama, kode etik. Secara umum permasalahan birokrasi terkait etika ini sangat penting. Merit system ini meningkatkan kualitas manajemen ASN. Dengan sistem ini tidak bisa lagi masalah pengaderan terganggu subjektivitas orang atau pimpinan,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Minta BPKA Lakukan Pembenahan Aset Pemkot

Sementara Anggota Komisi A lainnya, Asep Sudrajat menyoroti masih banyak wilayah yang kekurangan ASN. Ini kata dia dapat berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat, yang pasti akan terhambat lantaran terbatasnya jumlah SDM.

“Yang pensiun bakal mencapai lebih 200 ASN. Antisipasinya bagaimana agar pelayanan tidak terhambat. Kalau dari aspirasi masyarakat masih banyak kendala responsif ASN. Saya berharap ada peningkatan di layanan masyarakat,” harapnya.

Ketua Komisi A Rizal Khairul berharap, ada kejelasan sistem terkait dengan kepegawaian di setiap OPD. Baik alur rotasi maupun mutasi, agar pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Bangga Pemkot Terima Penghargaan dari BPK Terkait Vaksinasi Covid-19

“Termasuk SK pensiun. Saya mendapat aduan dari ASN. Kepala sekolah atau guru yang sudah pensiun enam bulan tetapi SK belum terbit. Ini menjadi pengawasan kita. Ini mandeknya di BKPSDM atau OPD terkait? Kasihan mereka, sampai bersurat ke saya. Kalau ini by data, ini sebetulnya seharusnya sudah jelas,” ucapnya. (Yuliantono)***