Apresiasi Kunjungan Komisi X, Disdik KBB Tunggu Aspirasi Ditindaklanjuti Kementerian
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Dendih mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Komisi X DPR RI
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Dendih mengapresiasi kunjungan yang dilakukan Komisi X DPR RI ke Pemda KBB.
Pasalnya, dengan adanya kunjungan tersebut, DPR RI bisa memotret kondisi di KBB saat ini, khususnya isu terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), PTM, Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak.
"Di sini para stakeholder menjelaskan secara jelas terkait dengan apa saja manfaat dan kekurangan dari adanya rekrutmen P3K," katanya saat ditemui, Jumat 28 Januari 2022.
Baca Juga: Kecewa Pimpinan Anyar, Puluhan Orang Tua Murid SD dan SMP At Taufiq Geruduk Disdik Kota Bogor
Tak hanya itu, ia juga mengaku bersyukur lantaran seluruh rekan-rekan bisa menyampaikan berbagai aspirasi mengenai P3K, PTM, sekolah penggerak dan guru penggerak dan berharap bisa terakomodir dengan adanya kunjungan dari Komisi X DPR RI.
"Tindaklanjutnya nanti dari Komisi X ini akan memberikan masukan kepada Kementerian tentang P3K yang dikeluhkan secara luas," bebernya.
Satu contoh, lanjut dia, sekarang rekrutmen P3K dengan afirmasi, nanti akan diperhitungkan dengan masa kerja, usia, termasuk juga disabilitas yang menjadi perhatian.
Berkaitan dengan PTM di KBB, lanjut dia, pihaknya tetap mengacu pada SKB 4 Menteri dan belum mendapatkan data adanya pengaduan karena koordinasi seluruh pihak termasuk Satgas COVID-19 sangat ketat.
Bahkan, kata dia, ketika ada siswa yang sakit, meski bukan Covid pun tidak diperkenankan masuk dan kalau ditemukan adanya kasus terkonfirmasi COVID maka sekolah tersebut akan ditutup sementara.
"Alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan, karena kami melakukan monitoring itu setiap hari dalam pelaksanaan PTM 100 persen ini dan untuk vaksinasi di jenjang SD sudah 89 persen," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, saat ini kasus Omicron sedang meningkat namun sebenarnya ada aturan SKB 4 Menteri yang sebenarnya sudah mengatur berkaitan dengan persyaratan yang harus disiapkan agar bisa melakukan PTM.
"Jadi kalau memang kita belum bisa mengendalikan Omicronnya, pasti evaluasi terkait pelaksanaan PTMnya harus dilakukan," katanya.
"Nekat namanya kalau Omicron terus melaju kita nekat melakukan PTM," sambungnya.
Baca Juga: Bukan yang Sukses! Ini Dia Orang Hebat Sesungguhnya dalam Islam, Aa Gym: Jangan Bangga Dulu
Ia pun mengingatkan, harus ada penetapan dari Satgas COVID-19 agar PTM bisa tetap dilaksanakan, seperti penerapan prokes yang ketat, termasuk pelaksanaan vaksinasi yang masif.
"Paling penting juga sekolah terus mengevaluasi diri dan kalau memang ada satu sekolah yang terpapar harus segera dilakukan tindakan," tandasnya. *** (agus satia negara).
Editor : inilahkoran
