Kecewa Pimpinan Anyar, Puluhan Orang Tua Murid SD dan SMP At Taufiq Geruduk Disdik Kota Bogor
Lantaran kecewa terhadap pimpinan anyar sekolah, sekitar puluhan orang tua murid SD dan SMP At Taufiq mendatangi kantor Disdik Kota Bogor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Sekitar puluhan orang tua murid SD dan SMP At Taufiq mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
Kedatangan puluhan orang tua murid SD dan SMP At Taufiq di Kota Bogor yang tergabung dalam Lintas Wali Murid Bersatu itu protes dan menuntut agar Plt Kepala Sekolah At Taufik Ahmad Furqon diganti.
Koordinator Lintas Wali Murid Bersatu Edwin Wahyudin mengatakan, aspirasi puluhan orang tua murid SD dan SMP At Taufiq dan para wali murid sudah disampaikan ketika Wali Kota Bogor Bima Arya saat awal pengambilalihan sekolah At Taufiq yakni SDIT dan SMPIT. Mereka berpegang pada janji Bima Arya yang menyakan tugas Plt itu hanya satu yakni menciptakan kondisi kegiatan belajar bengajar (KBM) yang positif dan kondusif. Namun, kata dia, faktanya KBM di sekolah itu tidak kondusif.
Baca Juga: Rumah Aktor Irwansyah Digeledah Kejari Kabupaten Bogor, Ada Apa?
"Sementara, yang kami temui untuk SDIT berjalan dengan positif dan kondusif. Tapi, untuk SMPIT itu terjadi sedikit permasalahan yang disebabkan Plt Kepala Sekolah SMPIT Ahmad Furqon telah mengambil keputusan-keputusan yang tidak disetujui edua belah pihak yang berkonflik yakni Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah (YAAI) Bogor dan Yayasan Islamic Center At Taufiq (ICAT) Bogor," jelas Edwin, Kamis 13 Januari 2022.
Edwin menjelaskan, keresahan wali murid juga dimulai sejak adanya keputusan-keputusan yang diambil. Semisal, jika wali murid ingin berkomunikasi dengan Plt Kepala Sekolah harus bersurat sedangkan ketika sudah melayangkan surat namun tidak
ditanggapi. Keputusan lainnya yakni saat rapat komite dan wali murid bahwa Plt Kepala Sekolah akan melakukan Linierisasi tenaga pendidik atau akan memasukan guru-guru baru.
Baca Juga: OPM Minyak Goreng di Kota Bogor Sediakan 19,2 Ribu Liter dengan Banderol Rp14 Ribu per Liter
"Padahal, dengan adanya guru-guru baru yang direkrut secara sepihak, merusak konsen wali murid lantaran belum mengetahui kualitas guru-guru tersebut dan perekrutannya pun tidak sesuai dengan standar yang dilakukan Yayasan At-Taufiq yang selama ini kami percayai cukup kapabel dan Plt tidak ada kewenangan untuk seperti itu, tugasnya hanya mengawasi KBM agar berjalan secara kondusif," jelasnya.
Edwin memaparkan, pada pelaksanaanya yang dilakukan Plt sudah mulai masuk ke ranah mengatur tagihan-tagihan seperti SPP yang mengganggu kepada pihak wali murid. Padahal hal itu tidak ada koordinasi diantara kedua belah pihak manajemen.
Di tempat yang sama, Abu Fatih selaku perwakilan wali murid menambahkan awalnya pihaknya tidak menolak adanya Plt dari Disdik. Namun, banyak tindakan Plt Kepala Sekolah yang di luar tupoksinya.
Baca Juga: Beraksi Sejak 2019, Ini Kecamatan Sasaran Mafia Tanah di Kabupaten Bogor
"Seharusnya Plt ini fokus mengawasi KBM saja, tidak harus masuk ke ranah keuangan dan sebagainya. Kami menduga ada yang memakai tangan Dinas untuk meminta rekening penampungan, agar bisa dipakai bersama. Tapi justru inilah yang menjadi biang keresahan orang tua murid, karena semakin terlihat dugaan ikut campur Dinas dalam hal ini Plt Kepsek dalam urusan keuangan dan pegawai, serta guru yang harusnya hanya menjadi wilayah yayasan sekolah swasta untuk operasionalnya, yang berasal dari SPP orang tua murid, bukan dari dana pemerintah," paparnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Bogor Hanafi mengatakan dirinya tidak mengundang orang tua murid untuk datang dalam mediasi antara manajemen kedua belah pihak berkonflik. Sehingga ia mempertanyakan surat izin dari aksi yang dilakukan orang tua murid dikantornya yang dinilai seperti demontrasi dengan berbondong-bondong sambil membawa alat peraga seperti poster bertulisan, mosi tidak percaya dan sebagainya.
"Saya tidak mengundang mereka kesini. Kami undang ini kedua belah pihak, tidak mengundang orang tua murid. Tapi kok kenapa datang, bawa poster, demo? Ada izinnya? Saya tanya ada izinnya atau tidak? Tidak ada," ungkapnya.
Baca Juga: Oh...Ternyata Begini Modus Mafia Tanah Bogor yang Libatkan Orang Dalam Kementerian Keuangan
Hanafi mengatakan, Yayasan At-Taufiq ini tengah konflik dengan Yayasan Al Irsyad dimana keduanya itu sebelumnya datang ke Disdik untuk menyelesaikan permasalahan dan pihaknya menerima kedua belah pihak tersebut. Kemudian dimediasi oleh wali kota, namun di waktu yang berbeda, ternyata tidak ada titik temu, dimana keduanya saling menginginkan apa yang mereka inginkan.
"Akhirnya pak wali kota mengambil kebijakan yaitu KBM di sekolah At-Taufiq ini tetap berjalan, sehingga diambil-alih oleh pemkot dan menunjuk Plt untuk bertugas di sekolah tersebut. Jadi kepentingan kami (Pemkot Bogor-red) hanyalah soal KBM, tidak ada kepentingan lain, karena kami melihat kasihan dengan adanya konflik tersebut KBM terganggu," terangnya.
Hanafi membeberkan, dalam menjalankan KBM itu tentu ada tahapannya seperti kurikulumnya seperti apa, kemudian data pokok kependidikan (dapodik) pun harus disesuaikan. Tetapi kenyataannya tidak direspon secara positif, tindakan operasional yang dilakukan oleh Plt Kepala Sekolah At-Taufiq ini tidak didukung secara utuh.
Baca Juga: Dhuarrr...Polisi Ringkus 6 Mafia Tanah Kabupaten Bogor, Dua di Antaranya 'Anak Buah' Sri Mulyani
"Saya kumpulkan manajemen dan kedua belah pihak sepakat. Setelah pembelajaran diatur, disusun, dijadwalkan dan dapodik nya disesuaikan, karenakan sumber semuanya dapodik, dan pihak Yayasan At-Taufiq sudah mengakui bahwa izinnya itu milik Al-Irsyad, jadi tentu harus ada manajemen kedua belah pihak dilibatkan dan pertemuan beberapa kali. Disana itu ada dualisme yakni Yayasan Al Irsyad dan Yayasan At-Taufiq," bebernya.
Hanafi menegaskan, karena dualisme, maka pihaknya berkirim surat kepada Yayasan At-Taufiq untuk dibuatkan rekening penampungan dan spesimennya di kedua belah pihak. Kemudian waktu itu sudah setuju tetapi dilapangan tidak konsisten, tidak terlaksana.
"Proses KBM itu perlu manajemen, perlu pembiayaan makanya saya minta bikin rekening penampungan, pelaksanaannya terserah dan saya tidak memberikan kewenangan pengelolaan uang untuk kepala sekolah," pungkasnya. (Rizki Mauludi)
Editor : inilahkoran


