Banjir Pesisir Eretan Indramayu, Dedi Mulyadi Langsung Hubungi Lucky Hakim

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghubungi Bupati Indramayu, Lucky Hakim, merespons banjir yang kembali merendam dua desa di kawasan pesisir Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.

Dari Bandara Sibolga, Sumatra Utara, di tengah agenda penyaluran bantuan untuk wilayah bencana Sumatra, Dedi meminta laporan lengkap kondisi terkini kepada Lucky Hakim.

Dalam rekaman video yang diterima Jumat 5 Desember 2025, Dedi menanyakan penyebab berulangnya banjir rob yang kerap membuat warga pesisir kesulitan.

"Nah ini kan banjir terus-terusan, kalau saya tuh nggak mau terus-terusan, harus ditangani dengan baik dan terselesaikan. Kalau dua desa Bupati yang nanganin," pintanya.

Lucky menjelaskan, banjir kali ini dipicu dua faktor, rob yang berulang serta masuknya debit air dari hilir sungai yang meningkat saat hujan.

"Kalau rob sudah biasa tuh, datang lagi datang lagi, nah ini ditambah lagi, apa air mungkin debit dari hilir (sungai) masuk," ujar Lucky.

Upaya pengerukan sungai sebenarnya telah dilakukan Pemkab Indramayu. Namun, progres terhambat karena ratusan warga yang tinggal di bantaran menolak relokasi.

"Ini ada kendala juga ketika kemarin kami rapat dengan BBWS dan PU pusat juga. Ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Mereka gak mau pindah," kata Lucky.

Ia juga mengungkapkan adanya kendala penggunaan lahan milik koperasi yang berada di jalur akses pemukiman warga.

"Ada jalan yang memang akses ke rumah-rumah masyarakat, tapi jalanan itu dimiliki koperasi," ucapnya.

Menanggapi laporan tersebut, Dedi meminta Pemkab Indramayu segera mendata seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai. Ia memastikan Pemprov Jabar menyiapkan kompensasi biaya kontrak rumah sementara.

"Oke, 200 rumah di PDF, kirim datanya ke saya. Kemudian nanti saya kasih bantuan Rp10 juta untuk mereka kontrak dulu di tempat lain," kata Dedi.

Terkait lahan milik koperasi, Dedi meminta Lucky segera bernegosiasi agar lahan dapat dipinjamkan untuk kepentingan penanganan banjir.

"Nah, maksud saya kalau itu diibahkan ke saya (Pemprov Jabar) biar saya yang rawat, saya tinggikan," ucapnya.

Dedi menegaskan penanganan banjir membutuhkan tindakan kolektif, bukan sekadar keluhan atau penolakan warga terhadap solusi pemerintah.

"Jadi jangan cerita-cerita, nangis-nangis, drama-drama bencana. Tetapi kemudian ketika diberikan solusi, susahnya luar biasa masyarakatnya," tandasnya.***