Banyak Keluhan di PPDB 2024, Sekda Jabar: Tak Ada Gading yang Tak Retak

INILAHKORAN, Bandung - Sejak hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tahap 1 diumumkan pada Rabu 19 Juni lalu, banyak keluhan yang diungkapkan masyarakat di sosial media, salah satunya ke Instagram milik Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Paling banyak yang dikeluhkan adalah, mengenai sistem zonasi karena diduga banyak yang memanipulasi domisili calon peserta didik agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, ketidaksempurnaan sejatinya memang keniscayaan.

Tetapi paling tidak kata Sekda Herman, Pemprov Jabar telah mati-matian berupaya agar tidak ada masalah dan keluhan dalan pelaksanaan PPDB 2024.

"Overall PPDB tahun 2024 bisa kami sampaikan lebih baik, lebih tertib dari tahun sebelumnya. Kan tak ada gading yang tak retak, yang jelas setelah Pak Gubernur (Bey Machmudin) mencanangkan bahwa PPDB harus akuntabel, bersih. Saya kira temen-temen bisa menyimak sekarang, jauh lebih baik dari tahun kemarin," bela Sekda Herman di Kota Bandung, Sabtu 22 Juni 2024.

Sejumlah keluhan yang masuk lanjut dia, akan terus didalami oleh Pemprov Jabar melalui Disdik. Harapannya, semua dinamika yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik sehingga masyarakat puas pada pelaksanaan PPDB tahun ini.

"Perkara ada kekurangan, nanti kita dalami termasuk yang teridentifikasi ada domisili yang manipulatif misalnya. Domisili yang ngedadak, nanti kita check-recheck. Tentu akan kita kembalikan ke aturan. Itu jaminan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuktikan bahwa kami serius bahkan super serius," ucapnya.

Apalagi lanjut Sekda Herman, para pelaksana PPDB 2024 telah melakukan penandatanganan pakta integritas, yang menjadi pertaruhan mereka jika terbukti ada kecurangan pada pelaksanaannya tahun ini.

"Bukan hanya Pemprov yang sudah menandatangani pakta integritas. Forkopimda (juga). Semua sangat support, PPDB ini (harus) akuntabel, objektif, tentu bersih, semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat," terangnya.

Sebelumnya, akun Instagram Disdik Jabar diserbu oleh masyarakat yang mengeluhkan sistem zonasi, lantaran diduga masih banyak terjadi kecurangan dengan mengakali domisili.

Bahkan salah satu akun, @tonysugianto9 menuliskan ke Instagram Disdik Jabar 'Min, coba pengumuman cpd yg diterima itu disertakan juga titik koordinatnya, jadi masyarakat juga bisa ikut cross check, berani tidak?'

Diduga akun tersebut mencium adanya upaya manipulasi domisili yang dilakukan oleh calon peserta didik (CPD), guna memuluskan keinginan mereka masuk ke sekolah yang diinginkan.