Begini Penjelasan Herman Suryatman Soal Edaran Larangan Study Tour

INILAHKORAN, Bandung - Piknik yang dikemas atau diklaim sebagai study tour oleh pihak sekolah, menjadi dasar utama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 45/ 03.03 Kesra tahun 2025.

Sekda Jabar Herman Suryatman menjelaskan, alasan di balik hadirnya surat edaran tersebut, lantaran esensi dari study tour itu sendiri sudah melenceng. study tour yang sejatinya bertujuan untuk belajar, menjadi ajang jalan-jalan.

Dimana ini akhirnya berdampak pada perekonomian wali murid, karena tempat yang dituju merupakan tempat wisata, lokasinya jauh dan berbiaya besar.

Bila tujuan dari study tour itu kata Sekda Herman memang untuk belajar, seperti ke museum, tidak jauh dan tidak berbiaya, Pemprov Jabar tak akan mempermasalahkannya.

"study tour itu, study itu belajar, tour itu kan perjalanan. Perjalanan belajar. Perjalanan belajar kan bisa ke Gedung Sate. Orang Bandung kan tinggal ke sini, di Gedung Sate ada museum. Ada Museum Geologi, ada Museum Sribaduga. Kalau studi tour loh ya. Jadi bukan dilarang, tidak boleh anak melakukan perjalanan belajar, boleh banget. Cuma yang tidak berbiaya, yang tidak memberatkan orang tua," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 24 Juli 2025.

Soal munculnya protes dari pelaku industri pariwisata Yogyakarta atas adanya edaran tersebut, lalu akan memboikot tidak akan mempromosika Jabar, Sekda Herman mengatakan pihaknya tidak ingin mengganggu siapapun.

Edaran larangan study tour ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi masyarakat Jawa Barat, agar perekonomiannya tidak semakin sulit akibat ditambah beban adanya study tour.

"Perkara ada dampak (pariwisata di Yogyakarta), itu di luar jangkauan kami. Memang desain pariwisata itu mengandalkan study tour anak-anak? Kan enggak. study tour itu urusan pendidikan, bukan urusan pariwisata sebetulnya. Hanya efek saja ke pariwisata," ucapnya.

Sekda Herman melanjutkan, menjadikan study tour sebagai andalan oleh pelaku industri pariwisata sebagai sumber pemasukan saja sudah tidak tepat.

"Jangan sampai study tour dijadikan kontribusi utama pariwisata. Berarti ekosistem pariwisata ini enggak jalan, karena pariwisata kan sebetulnya kebutuhan juga, terutama untuk middle low yang menyesuaikan parwisatanya sesuai dengan kemampuan. Kalau sekarang anak-anak dijadikan sumber penghasilan utama pariwisata, tidak fair dong," kata dia.

Imbasnya, wali murid yang terbebani. Demi anaknya kata dia, akhirnya memaksakan diri. Salah satu opsinya, meminjam ke bank emok dengan bunga tinggi.

"Yang terjadi, yang tidak mampu memaksakan diri. Kan teman-teman tidak tahu apa yang terjadi di balik ini. Bank emok salah satunya," ucapnya.

Makanya, Gubernur Dedi Mulyadi, kata Herman, keukeuh melarang adanya study tour. Lantaran setiap berkunjung ke masyarakat, ketika disinggung mengenai pengeluaran rumah tangga, paling banyak habis untuk kebutuhan konsumsi, biaya anak sekolah seperti seragam dan study tour.

"Tiap tahun, lagi. Berarti setahun, kebayang itu. study tour-nya jauh dan itu pasti jutaan. Makanya kita, kenapa Jawa Barat indeks gini-nya tinggi," ucapnya.

Maka dari itu Pemprov Jabar harus mengambil sikap melalui kebijakan, meski diakuinya pasti akan terjadi pro dan kontra.

"Pro kontra ya biasa, enggak apa-apa. Kalau kami kan harus mengkaji maslahat mudaratnya. Walaupun dinamikanya luar biasa, kami tinggal jelaskan saja," kata dia.

Meski demikian kata Sekda Herman, bukan berarti Pemprov Jabar tidak mendukung industri pariwisata. Pihaknya tetap mendorong ekosistem pariwisata di Jabar yang baik dan benar, supaya pelaku industrinya seperti agen perjalanan, restoran dan hotel tetap berkembang.

Tanpa harus mengandalkan study tour sekolah, sebagai sumber pemasukan utama pariwisata.

"Makanya hulu pariwisatanya kita bangun, yaitu lingkungan. Pak Gubernur menyampaikan, roh pariwisata Jawa Barat itu adalah alam dan budaya. Jaga alamnya, jaga budayanya. Datang sendiri (wisatawan) yakin itu. Contoh, Lembur Pakuan. Kan bukan destinasi wisata. Apa hubungannya dengan wisata? Enggak ada itu. Tapi coba sekarang, tiap minggu. Sabtu-Minggu 50 ribu orang (yang datang) kok," kata dia.

Ini juga lanjut dia, memotivasinya untuk menata kampungnya di Kabupaten Sumedang. Dia meyakini, bila wilayah ditata secara rapi layaknya Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Dedi Mulyadi, maka akan mampu menarik minat wisatawan untuk datang.

"Dan terutama masalah alam dan budaya. Kalau alam dan budaya mah kan lebih jangka panjang. Orang enggak bakal bosan dengan alam yang asri, yang bersih, yang hijau. Orang tidak akan bosan dengan budayanya, yang apalagi budaya Jawa Barat kan. Saya kira tidak kalah dengan Jogja, dengan Bali," ujarnya.

Sebab itu, kini sedang didorong penataan ruang melalui Pergub tentang pengendalian alih fungsi lahan, supaya sektor pariwisata di Jabar bisa berkembang lebih baik.

"Itu kan untuk pariwisata. Dan kami juga kan berisiko, itu juga kan pro kontra kan? Tapi yang diuntungkan siapa? Pelaku jasa pariwisata kok nanti, kalau sungainya bersih, gunungnya hijau, sawah-sawahnya membentang. Sekali lagi, ini bukan pertunjukan sulap yang semuanya bisa seperti membalikkan telapak tangan, tapi desain besarnya kan harus harus dapat dan itu desain besar kami," ujarnya.

Disinggung soal adanya aksi penolakan edaran larangan study tour oleh pelaku pariwisata di Gedung Sate, Senin 21 Juli 2025 lalu, dimana bila tidak segera dicabut edaran tersebut, bakal ada unjuk rasa lebih besar, Sekda Herman menegaskan Pemprov Jabar tetap pada komitmennya.

Pihaknya tidak mempermasalahkan adanya aksi, karena sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Berdialog pun Pemprov Jabar kata dia siap melaksanakan, tetapi yang pasti tetap tidak akan mencabut edaran larangan study tour tersebut.

"Dan surat edaran itu kan sebetulnya smooth sebetulnya. Tapi ternyata kan disambut dengan baik. Artinya sebagian masyarakat ini setuju. Ya, perkara didalamnya ada yang ada yang keberatan, ya wajar. Kami harus melihat dari kepentingan yang lebih luas. Dan bukan berarti kami tidak mendukung sektor pariwisata. Kita dukung, tapi ekosistem pariwisatanya kita bangun seperti yang disampaikan," kata Sekda Herman.

Sementara, soal Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mengizinkan study tour, Herman menegaskan Pemprov Jabar pun sejatinya demikian, asal dengan catatan tidak memberatkan wali murid.

"Makanya baca tuh surat edarannya. Dilarang study tour yang membebani orang tua. Bukan berarti anak melakukan perjalanan belajar dilarang, enggak. Ini mah kan masalah persepsi. Tapi kan sekarang yang muncul ke permukaan Gubernur Jabar dengan dengan wali kota, beda, bertentangan. Kan tidak demikian, kalau kita ngobrol mah maksudnya sama, cuma memang pilihan diksi dan sebagainya, ya itu mah urusan masing-masing," tandasnya.