Begini Penjelasan Sekda Herman, Soal Temuan KPAI Terhadap Peserta Pendidikan Karakter di Barak Militer

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memiliki beberapa penjelasan, terkait temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada peserta pendidikan karakter di barak militer.

Dimana salah satu temuan KPAI pada program pendidikan karakter, salah satunya sekitar 6,7 persen siswa tak tahu alasan mereka ikut program di barak militer.

"Terkait ada 6,7 persen anak-anak yang tidak mengetahui alasan mereka dikirim, wajar. Menurut hemat kami masih dalam batas kewajaran. Mungkin mereka kurang konsentrasi pada saat wawancara," ujar Sekda Herman saat dikonfirmasi, Senin 19 Mei 2025.

Soal temuan KPAI mengenai belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam pendidikan karakter di barak militer bagi siswa bermasalah di Jabar ini. Sekda Herman belum menjawab detail, tetapi yang pasti kata dia, saat ini siswa bersemangat mengikuti program itu.

"Yang jelas kondisi saat ini, 273 anak-anak sangat bersemangat serta mereka tau dan paham kenapa mereka mengikuti kegiatan pendidikan karakter. Mereka juga paham tujuan dari pendidikan karakter tersebut," ucapnya.

Sementara sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya sudah memberikan respons melalui akun media sosialnya. Namun, komentarnya tidak menjawab secara penuh dari temuan KPAI tersebut. Dedi hanya menyampaikan terima kasih, atas kritikan yang telah disampaikan kepada dirinya. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia," kata Dedi. 

Dedi menjelaskan, program barak militer bagi siswa bermasalah ini lahir karena dorongan kepala daerah dan maraknya kasus-kasus yang melibatkan para siswa-siswi hingga membuat orang tua kesulitan dalam mendidiknya. 

"Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab, karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani," ucapnya.

"Sehingga, ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati, wali kota itu harus memberikan jalan, meskipun jalan itu darurat," imbuhnya.

Atas dasar keadaan darurat kata Dedi, maka penanganan bisa melalui beberapa pihak termasuk melibatkan militer. Menurutnya, yang paling penting dalam hal ini penanganan, tidak membiarkan masalah ini terus terjadi begitu saja. 

Dedi menganalogikan seperti ketika kondisi bencana darurat, ketika ada orang yang mengalami sakit, bisa jadi yang menanganinya bukan dokter spesialis, tapi hanya seorang mantri atau perawat.

"Walaupun dia tidak memiliki spesifikasi di bidang itu karena minimal tindakannya, memberikan rasa lega dan mengobati psikologi orang yang mengalami masalah atau rasa sakit atau musibah. Tapi kalau membiarkannya, kita berdosa, tidak melakukan sesuatu ketika ada peristiwa yang mestinya kita berbuat," kata dia. 

Sisi lain, Dedi memohon kepada KPAI agar menangani beberapa persoalan lain anak-anak di Jawa Barat yang perlu dilindungi, dan tidak tertangani oleh pemerintah Provinsi Jabar dan kabupaten kota, salah satu pelecehan seksual yang dilakukan oleh giri ngaji, orang tuanya, pamannya dan lainnya. 

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkannya dari pihak kepolisian, kasus tersebut banyak dilaporkan, Dedi meminta agar KPAI turut turun dan melakukan penanganan pendamping dan lainnya terhadap korban. 

"Untuk itu saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan perlindungan, lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita, mari kita bergandengan, bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia," tegas Dedi. 

"Anak Indonesia bukan hanya anak yang tinggal di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang perlu dilindungi oleh kita semua," lanjutnya.

Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, berdasarkan hasil kunjungannya ke barak militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Bandung Barat, ada beberapa temuan dari program ini. Salah satunya belum ada SOP. 

"Belum terdapat standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program, seperti belum ada panduan, petunjuk teknis (juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pola pelaksanaan di dua program yang dikunjungi," kata dia dalam konferensi pers daring, Jumat (16/5/2025) lalu.

Jasra menjelaskan, perbedaan ini mencakup struktur program, ketersediaan sarana prasarana, rasio antara peserta dan pembina, serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan berbeda.

"Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu hasil dari program secara keseluruhan," kata dia.

Dalam kunjungan itu, KPAI melakukan pengumpulan data dan berdiskusi soal program barak militer ini dengan 90 peserta program. Hasilnya, sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tak mengetahui alasan mereka mengikuti program.

"Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program," kata dia.

"Peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK. Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," kata Jasra. (Yuliantono)