Berapa Nilai Kerugian Penjarahan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon?

INILAHKORAN, Cirebon - Nilai kerugian akibat perusakan dan penjarahan gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang terjadi pada dua pekan kemarin, segera finish. Dipastikan, nilai tersebut akan muncul dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Senin 8 September 2025 besok. 

Demikian dikatakan Kabag Umum dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon Wawan Siswandar, Minggu 7 September 2025.

Wawan menjelaskan, kalau nilai kerugian sudah muncul maka permintaan Wamendagri supaya pihak dewan segera mengajukan profosal bantuan ke Kementerian PU, bisa segera dilakukan. Namun, pihaknya tetap menghitung sisa anggaran dewan yang bisa di geser, supaya perbaikan yang dianggap urgent bisa segera dilakukan.

"Untuk perbaikan yang urgent kami tidak bisa menunggu bantuan dari Kementerian PU. Kerja dewan dan Kesekretariatan kan harus berjalan," ucap Wawan.

Menurut Wawan, setelah dihitung maka sisa anggaran dewan yang bisa di geser untuk perbaikan sekitar Rp.600 jutaan. Nantinya nilai tersebut akan dipakai untuk perbaikan pagar, pengadaan piranti lunak termasuk server serta beberapa perbaikan lainnya untuk menunjang supaya kinerja dewan dan kesekretariatan tidak terhambat.

"Kalau sisa anggaran dewan yang belum terserap ada sekitar Rp. 600 jutaan. Kita sedang inventarisir buat kegiatan apa saja, dan itu sudah muncul. Ya seperti pembuatan pagar karena ada puluhan titik yang rusak. Termasuk buat pembelian komputer yang hilang," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan skema perbaikan gedung DPRD yang rusak berat akibat aksi pembakaran dan penjarahan. Proses inventarisasi aset serta investigasi kerusakan pun kini sedang dilakukan bersama Inspektorat.

Kepala BKAD Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati menjelaskan tahapan awal perbaikan dimulai dari pendataan barang-barang yang rusak.

Menurutnya, hasil komunikasi dengan Sekretaris DPRD terungkap, akan memprioritaskan perbaikan pada kebutuhan mendesak. seperti kerusakan instalasi listrik, kaca dan pagar. Pihaknya juga meminta dewan untuk menyiapkan anggraan dari sisa realisasi anggaran yang belum terserap.

Sri menjelaskan, insiden kebakaran dan rusaknya fasilitas serta hilangnya puluhan perangkat elektronik di DPRD, tidak masuk kategori darurat bencana maupun kejadian luar biasa (KLB).  Masalahnya, sampai saat ini masih belum keluar SK darurat bencana dari Bupati. Untuk itu, anggaran BTT masih belum bisa dipakai.

Menurutnya, proses investigasi diperkirakan memakan waktu sekitar 10 hari. Setelah hasil investigasi keluar, perbaikan akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, BKAD juga menyiapkan opsi pemanfaatan perangkat elektronik limpahan dari SKPD lain untuk mendukung operasional DPRD.

Pantauan di gedung dewan terlihat, kondisi gedung dewan saat ini sudah bersih. Namun, kinerja dewan dan dan kesekretariatan masih belum optimal. Pasalnya, ratusan perangkat lunak termasuk komputer, CPU hilang dan sebagian besar belum kembali. Termasuk rusaknya beberapa server.