Beri Contoh, Bupati Rudy Susmanto Minta Jajarannya Tertib Bayar Pajak Kendaraan Dinas

Bupati Bogor Rudy Susmanto mendukung program pengampunan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan Forkopimda Jawa Barat.

Beri Contoh, Bupati Rudy Susmanto Minta Jajarannya Tertib Bayar Pajak Kendaraan Dinas
Rudy Susmanto pun memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor atau kendaran dinasnya. (reza zurifwan)

INILAHKORAN, Bogor - Bupati Bogor Rudy Susmanto mendukung program pengampunan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan Forkopimda Jawa Barat.

Rudy Susmanto pun memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor atau kendaran dinasnya.

"Pemkab Bogor mendukung program pengampunan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan oleh Forkopimda Jawa Barat, kami menjadi contoh dan masyarakat saya himbau ambil kesempatan ini untuk membayar pajak motor maupun mobilnya," imbuhnya kepada wartawan di area parkir Stadion Pakansari, Cibinong, Senin 24 Maret 2025

Ia menuturkan pembayaran pajak kendaraan dinas pada hari ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

"Hari ini tiga dinas yang membayar pajak kendaraan dinasnya, dinas lainnya menyudul pada esok lusa," tutur Rudy Susmanto

Selain membayar pajak kendaraan dinas, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) juga diminta mencatat aset kendaraan di setiap dinas atau Satuan Kerja Peranhkat Daerah (SKPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"BPKAD saya minta menginventarisi kendaraan dinas dan pegawai yang mengelolanya, ini juga bisa meningkatkan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," sambungnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Mely Kamelia menjelaskan total ada 4.156 kendaraan dinas, baik itu motor, mobil penumpang, angkutan barang, motor roda tiga dan bermotor khusus.

"Setiap tahun setiap dinas sudah menganggarkan untuk membayar pajak kendaraan dinasnya, kalaupun ada yang menunggak pajak, itu kemungkinan karena adanya efesiensi anggaran hingga belum semua kendaraan dinas, dibayarkan pajak kendaraannya," jelas Mely Kamelia. 


Editor : Doni Ramdhani