BNPB Ambil Komando Penanganan Bencana Longsor Pasirlangu Cisarua
Usai pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) menetapkan status tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung mengambil alih fungsi komando penanganan bencana longsor Pasirlangu Cisarua.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Usai pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) menetapkan status tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung mengambil alih fungsi komando penanganan bencana longsor Pasirlangu Cisarua.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan, penanganan korban longsor Pasirlangu Cisarua ini berbeda dengan kecelakaan pesawat sebelumnya karena berdampak pada masyarakat luas dan bersifat bencana alam.
"Pencarian pertolongan yang biasanya hanya ditangani Basarnas, kini menjadi bagian dari penanganan secara keseluruhan karena sifatnya yang berbeda," kata Suharyanto, Minggu 25 Januari 2026.
Selain pencarian korban dan keluarga yang hilang, BNPB juga bakal menangani kebutuhan masyarakat terdampak longsor Pasirlangu Cisarua yang kehilangan tempat tinggal.
"Dukungan penuh dari pemerintah pusat akan diberikan hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih, sekaligus mendukung upaya pemerintahan kabupaten dan provinsi," terangnya.
Untuk masyarakat yang tinggal di pengungsian sementara, ada dua opsi yang disediakan: dibuatkan hunian sementara atau tinggal bersama sanak saudara.
"Skema ini sama dengan yang diterapkan di daerah bencana di Sumatera," ucapnya.
Selain itu, pihak terkait juga akan melakukan relokasi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan, bahkan jika belum terkena longsor.
"Wapres telah menekankan untuk mencari lahan yang betul-betul aman. Badan Geologi dan Pusat Mitigasi Bencana Geologi akan memastikan titik-titik yang aman untuk pemukiman baru," jelasnya.
Suharyanto menjelaskan, relokasi dapat dilakukan secara terpusat dengan lahan yang dicari oleh pemerintah daerah, atau secara mandiri.
Selain itu, Menko PMK juga bakal memimpin rapat koordinasi langsung di lapangan melalui posko yang telah berdiri dan melakukan rapat evaluasi dua kali sehari.
"Kami dari pemerintah pusat serius menangani bencana di Bandung Barat ini. Media dapat memantau perkembangan setiap saat," pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

