Pedas..Ini Kritikan DPRD Untuk Disdagin Kabupaten Bogor
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengkritisi kinerja Disdagin Kabupaten Bogor yang dinilai tidak punya inisiatif untuk menstabilkan harga.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor KH Agus Salim mengkritisi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin).
Kritikan dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim lantaran sudah beberapa kali melonjaknya harga bahan pokok, dan Disdagin tidak melalukan operasi pasar atau bazar murah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Bukan tanpa alasan, Agus Salim menaku semennjak kenaikkan harga, baik itu harga cabai, bawang merah, telur hingga minyak goreng sama sekali tidak ada tindakan dari instansi tersebut. Disdagin di bawah kepemimpinan Entis Sutisna tidak lagi menstabilkan harga bahan pokok.
Baca Juga: Sentul City Tertipu Mafia Tanah, Ini Penjelasan BPN Kabupaten Bogor
"Walaupun peningkatan harga bahan pokok terjadi diskala nasional, tetapi harusnya Disdagin melakukan operasi pasar maupun bazar murah agar harga bahan pokok stabil dan juga membantu kesusahan masyarakatnya," kata Agus Salim kepada wartawan, Rabu 19 Januari 2022.
Padaha, lanjutnya, Disdagin Kabupaten Bogor bisa berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian untuk mendorong operasi pasar maupun bazar murah.
"Saya mengusulkan operasi pasar maupun bazar murah, minimal dilaksanakan di 10 dari total 40 kecamatan. Hingga untuk meringankan anggaran, bisa bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian," tambahnya.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto Pastikan Tempat Hiburan Malam Zentrum Ditutup Total
Agus Salim menuturkan permintaan operasi pasar maupun bazar murah, bukan hanya disampaikan masyarakat tetapi juga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kenaikan bahan-bahan pokok sudah lama dikeluhkan dan biasanya terjadi di momentum Hari Raya Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru (Nataru), harga bahan-bahan pokok harus distabilkan dengan berbagai cara termasuk mengurangi angka ekspor minyak goreng atau crude palm oil (CPO)," tutur Agus Salim. (Reza Zurifwan)
Editor : inilahkoran


