Progam Sami Sade Tetap Lanjut Pasca Ade Yasin Kena OTT KPK

INILAHKORAN, Bogor - Eksekutif dan legislatif Kabupaten Bogor sepakat untuk melanjutkan program unggulan satu miliar satu desa (Sami Sade) di Tahun 2022, walaupun Bupati Bogor non aktif Ade Yasin tidak lagi menjabat karena terjaring OTT KPK.

Ade Yasin bersama tiga orang pejabatnya serta empat auditor BPK Perwakilan Jawa Barat, akhirnya dengan bukti-bukti yang ada ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada Kamis, 29 April 2022.

"Program Sami Sade bagus untuk mempercepat pembangunan di desa-desa hingga akan tetap dilanjutkan, namun berdasarkan evaluasi kami akan merevisi peraturannya," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Kamis,  12 Mei 2022.

Baca Juga: Lakukan Penggeledahan di 4 Lokasi, KPK Temukan Barang Bukti Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin

Rudy Susmanto menuturkan akan memperkuat fungsi pengawasan, hingga Pemkab Bogor berencana akan memberikan honor kepada para pendamping desa.

"Pendamping desa dan petugas pengawas lainnya, akan diberikan honor oleh Pemkab Bogor. Namun kamu akan lihat terlebih dahulu ketersediaan anggarannya," tutur Rudy Susmanto.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan setuju untuk merevisi peraturan hingga sempurna dan tidak ada celah yang bisa menjadi permasalahan kepada Pemkab Bogor di masa yang  akan datang.

Baca Juga: Rudy Susmanto: Perbup Bogor Tentang Sami Sade Wajib Direvisi

"Program Sami Sade merupakan bantuan keuangan terbesar dari pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa, untuk mempercepat pembangunan di desa-desa. Walaupun peraturannya sudah baik, namun kami ingin kesempurnaan hingga Perbup Sami Sade akab direvisi lagi,"  ucap Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku  Mulya menjelaskan bahwa dari 380 pemerintah desa yang mendapatkan program Sami Sade, baru 280 desa yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

"Baru 280  pemerintah desa yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban Sami Sade, kami menunggu 100 pemerintah desa lagi," jelas Teuku Mulya.

Baca Juga: KPK Bakal Periksa Iwan Setiawan, Buat Lengkapi Berkas Ade Yasin

Ia menambahkan, selain diminta untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban, Pemkab Bogor juga menunggu laporan pembayaran pajak program Sami Sade.

"Pemerintah desa juga dimintai laporan pembayaran pajak program Sami Sade, kami bersama Inspektorak akan memeriksa dua laporan tersebut," tambahnya. (Reza Zurifwan)