BRT Bandung Raya Digeber, Pengamat Akui Masyarakat Butuh Banyak Opsi Transportasi

INILAHKORAN.ID - Pembangunan infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan 2027.

pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono menilai, kehadiran BRT merupakan langkah penting.

Menurut Sony, kemacetan di kawasan Bandung dan sekitarnya tidak bisa dihapus sepenuhnya. Pendekatan yang lebih realistis adalah mengendalikan mobilitas masyarakat dengan menyediakan berbagai opsi moda transportasi.

“Prinsipnya, kemacetannya tidak bisa dihilangkan begitu saja, yang penting masyarakat itu bisa dikendalikan. Kenapa BRT tetap dihadirkan? Minimal saat ini memberikan banyak alternatif pilihan buat masyarakat,” ujar Sony saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Senin (20/4/2026).

Ia mencontohkan pengembangan transportasi massal di Jakarta yang menghadirkan beragam moda seperti MRT dan LRT untuk memperluas opsi mobilitas warga.

“Jakarta, LRT dibangun, MRT dibangun, jaringannya diperluas. Tujuannya adalah memberikan alternatif bagi masyarakat Jakarta, agar banyak pilihan transportasi,” katanya.

Sebab itu, Sony mendorong agar pengembangan BRT Bandung Raya tetap dilanjutkan, dengan integrasi yang jelas terhadap angkutan kota (angkot) melalui skema penataan ulang rute.

“Memang harus kita dorong BRT, nanti angkot-angkot kita rerouting untuk saling mendukung,” tegasnya.

Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa pelaksanaan proyek BRT saat ini memang masih menghadapi sejumlah kritik, terutama terkait kualitas pengerjaan infrastruktur dan minimnya komunikasi kepada para pemangku kepentingan.

“Dengan kritik masalah pembangunannya, jalannya segala macam. Sebenarnya itu perlu dikomunikasikan. Kritik yang pertama BRT itu, sudah mulai ada keluhan ini kerjaannya jelek segala macam. Memang yang perlu diperhatikan itu adalah komunikasi,” ungkapnya.

Sony juga menyoroti keluhan dari para pengemudi angkot yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan BRT, khususnya terkait rencana rerouting trayek.

“Banyak keluhan dari teman-teman angkot, karena merasa tidak dilibatkan dalam BRT. Kenapa tidak dikomunikasikan. Katanya angkot mau di-rerouting, tapi (Pemerintah) Kota Bandung sendiri bingung rerouting yang mana,” ujarnya.

Ia menilai, lemahnya koordinasi lintas level pemerintahan turut memperkuat kesan adanya penolakan terhadap proyek BRT, meskipun program tersebut didukung pembiayaan internasional.

“Sehingga kesannya program BRT yang dari World Bank itu ada penolakan di Kota Bandung, karena komunikasinya kurang bagus. Komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota harus bagus,” pungkasnya.