Bupati Bandung Instruksikan OPD Bikin Layanan Quick Response

Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan jajarannya  untuk membuat layanan Quick Response atau respon cepat untuk memberikan percepatan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Bupati Bandung Instruksikan OPD Bikin Layanan Quick Response
Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan jajarannya  untuk membuat layanan Quick Response atau respon cepat untuk memberikan percepatan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat./Dani Rahmat Nugraha

INILAHKORAN,Soreang- Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan jajarannya  untuk membuat layanan Quick Response atau respon cepat untuk memberikan percepatan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Saluran Quick Response yang dimaksud bisa berupa nomor WA maupun akun medsos seperti Instagram dengan admin yang siap standby merespon atau menjawab pertanyaan masyarakat, demi peningkatan kualitas layanan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Dadang menginstruksikan hal ini karena sepanjang pengalamannya sebagai Bupati Bandung, ternyata masih banyak masyarakat atau warganet (netizen) yang mengadukan soal pelayanan publik dari Pemkab Bandung. Kata dia, masih banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, pengaduan soal pelayanan dari Pemkab Bandung. Banyak sekali masyarakat, netizen yang melakukan direct messages (DM) ke akun resmi instagramnya. 

Baca Juga : Jumlah TPS Berkurang, Bawaslu Kota Cimahi Bakal Tetap Lakukan Upaya Pencegahan Secara Masif

"Saya pikir kenapa banyak yang curhat mengadu langsung ke DM saya.  Mungkin ini karena tidak ada lagi tempat untuk mengadu selain ke Bupati Bandung. Makanya saya minta silahkan bikin saluran Quick Response disetiap OPD," kata Dadang saat membuka Diseminasi dan Best Practice Standar Pelayanan MInimal (SPM) di Grand Sun Shine Soreang, Kamis 11 Juli 2024.

Dadang mengaku banyak masyarakat yang mengadukan pelayanan di berbagai bidang. Mulai dari soal pendidikan, infrastruktur, pelayanan kesehatan.

"Sampai pelayanan perawat tenaga media rumah sakit yang judes, rewel, kuceum pun saya terima pengaduannya lewat DM. Ini kejadian fakta yang sebenarnya, serius. Tapi ya saya ikhlas saja, ridho lillahi ta'ala untuk tetap melayani masyarakat, meskipun sedikit-dikit lapor ke bupati," ujarnya.

Baca Juga : Tanggapi Adanya Puluhan Laporan Kekerasan Anak dan Perempuan di Cimahi, Dikdik Bakal Lakukan Sejumlah Langkah ini 

Karena itu berdasarkan Permendagri No 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemkab Bandung terus berupaya memenuhi secara optimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, yang berhak diperoleh setia warga negara secara minimal. 

Halaman :


Editor : JakaPermana