DPRD Jabar Curiga Target OPD Tak Realistis, Capaian Berlebih Alarm Evaluasi LKPJ 2025

INILAHKORAN.ID - Komisi V DPRD Jawa Barat mengendus kejanggalan, di balik capaian kinerja sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melampaui target. Alih-alih dianggap sebagai prestasi, lonjakan capaian ini justru memicu kecurigaan adanya kelemahan dalam perencanaan program.

Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, DPRD Jabar menilai capaian yang terlalu tinggi bisa menjadi indikator target yang disusun tidak realistis sejak awal.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana menegaskan pentingnya membedah secara menyeluruh fenomena tersebut, agar tidak menyesatkan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.

“Apakah hal tersebut disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal. Atau karena alasan kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik,” ujar Encep dikutip Jumat (3/4/2026).

Ia menekankan, LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan, melainkan instrumen penting untuk menguji kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Pembahasan LKPJ Gubernur 2025 sendiri dilakukan secara maraton selama tiga hari di berbagai daerah, dari Purwakarta hingga Bekasi. Fokus utama diarahkan pada pengujian capaian program lintas sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan publik.

Sejumlah sektor krusial menjadi sorotan, mulai dari pendidikan, sosial, kebencanaan, hingga kepemudaan dan olahraga. Tak ketinggalan, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, serta kesehatan juga masuk dalam radar evaluasi.

Guna memastikan akurasi data dan implementasi program, Komisi V melibatkan berbagai OPD kunci, seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, DP3AKB, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Dinas Kesehatan beserta jaringan rumah sakit dan laboratorium daerah.

“LKPJ 2025 ini pada dasarnya merupakan instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya.

Hasil pendalaman Komisi V akan menjadi fondasi dalam penyusunan rekomendasi DPRD, melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur 2025. DPRD menargetkan rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar administratif, tetapi mampu menekan praktik perencanaan yang lemah dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata di Jawa Barat.***