Bupati Minta Pungli Pembuatan Dokumen Kontrak dilaporkan Secara Tertulis

INILAHKORAN, Cirebon - Meskipun akhir masa jabatan bupati Cirebon, Imron tinggal beberapa minggu lagi, namun Imron tetap akan terus memantau kinerja setiap SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon. 

Termasuk, lanjut Imron, isu adanya dugaan pungli biaya pembuatan  dokumen kontrak di Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.

Imron mengaku kaget, dengan adanya pemberitaan serta selentingan yang menyebutkan, biaya pembuatan dokumen kontrak di DPUTR setiap tahunnya mencapai nilai milyaran rupiah. Kalau itu benar terjadi, maka harus diselidiki secara mendalam kenapa DPUTR yang nota bene bukan dinas penghasil PAD, bisa menghasilkan uang dari pos anggaran yang tidak jelas.

Baca Juga : Pemkab Garut Kaji Ulang Kawasan Parkir Demi Naikkan PAD

"Saya juga mendengar terkait masalah tersebut. Nilainya kok sampai besar sekali. Dinas PU kan bukan penghasil PAD, tapi kenapa sampai bisa menghasilkan uang yang nilainya pantastis setiap tahunnya," kata Imron, Selasa 12 desember 2023.

Imron mengaku, dalam waktu dekat akan memanggil pejabat DPUTR. Ini agar semu persoalan terang benderang karena memang kabarnya, setiap tahunnya terus dilakukan. Dia mengaku, ingin mengecek kebenar hal tersebut.  Kalau saja memang benar setiapnya pendapatan dari pembuatan dokumen kontrak mencapai milyaran, maka pihak PU harus melakukan klarifikasi.

"Silahkan laporkan masalah ini secara tertulis kepada saya ,termasuk rinciannya. Nanti saya akan panggil pejabat terkait di DPUTRnya. Saya ingin kejelasan terkait masalah ini," pinta Imron.

Baca Juga : Bupati Garut Setuju Naikkan TKD untuk Jaga Integritas ASN

Seperti diberitakan sebelumnya, Pegiat anti korupsi Cirebon, Ade Riyaman, kembali mempertanyakan kemana sebetulnya biaya pembuatan dokumen kontrak seluruh paket-paket proyek yang ada di DPUTR Kabupaten Cirebon. Hal itu karena, dirinya sudah bisa menghitung besaran biaya pembuatan dokumen kontrak yang dibayarkan semua rekanan.