Buya Yahya Soroti Usulan Vasektomi Penerima Bansos: Pemimpin Harus Terbuka Dikritik, Rakyat Jangan Mudah Menghakimi

INILAHKORAN - Kebijakan kontroversial soal vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat menarik perhatian publik, termasuk ulama karismatik KH Yahya Zainul Ma’arif atau yang akrab disapa Buya Yahya.

Dalam sebuah ceramahnya, Buya Yahya memberikan pandangan bijak atas wacana yang digagas oleh Dedi Mulyadi, yang saat ini ramai diperbincangkan.

Buya Yahya menanggapi pertanyaan jemaahnya terkait kebijakan tersebut dengan menekankan prinsip kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Menurutnya, menjadi pemimpin maupun rakyat, keduanya harus mengedepankan sikap saling bantu demi perbaikan bersama.

"Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau jadi rakyat, jadi rakyat yang baik. Itu kaidah dasarnya," tegas Buya Yahya.

Pemimpin Harus Siap Dikritik, Rakyat Jangan Terlalu Menuntut
Ia mengingatkan bahwa pemimpin bukanlah malaikat yang tanpa salah. Namun di sisi lain, pemimpin juga tidak boleh arogan dan harus siap menerima kritik serta masukan dari rakyat demi kebaikan bersama.

"Kadang kesombongan seorang pemimpin membuatnya menolak kritik rakyat. Sebaliknya, rakyat juga jangan berharap pemimpinnya seperti malaikat yang tak pernah salah," ucapnya.

Buya Yahya menilai niat di balik kebijakan vasektomi Dedi Mulyadi bisa jadi didorong oleh keinginan untuk mengatasi masalah ekonomi dan distribusi bantuan yang lebih merata, terutama di kalangan keluarga kurang mampu. Ia pun tidak menutup mata bahwa ada itikad baik dalam wacana tersebut.

"Kalau tujuannya ingin perbaikan, tentu patut kita dukung. Bukan soal siapa gubernurnya, tapi niatnya," ujar Buya.

Namun, Vasektomi Tetap Menjadi Polemik Syariat
Meski demikian, Buya Yahya tetap menegaskan bahwa secara syariat, vasektomi merupakan praktik yang banyak dinyatakan haram oleh para ulama. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak bisa dipaksakan, apalagi dijadikan syarat untuk mendapatkan hak rakyat.

"Kalau merujuk fatwa ulama, vasektomi jelas banyak yang mengharamkan. Maka jika ada niat baik, harus disampaikan dengan cara yang sesuai aturan agama dan keterbukaan untuk dikoreksi," tuturnya.

Hindari Politisasi, Bangun Gotong Royong
Lebih jauh, Buya Yahya mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk saling membenci dan menjatuhkan. Ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi antarpemangku kebijakan, baik itu gubernur, bupati, bahkan presiden, tanpa terjebak konflik kepentingan.

"Jangan sampai hanya karena beda pandangan politik, kita langsung memusuhi. Kita ini satu bangsa," tandasnya.

Buya Yahya mengajak semua pihak untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan tidak terburu-buru menghakimi. Baik pemimpin maupun rakyat harus berjalan beriringan demi kesejahteraan bersama.