Cegah Penularan Tuberkulosis, Pemkab Cirebon Libatkan Kader Kesehatan di 60 Desa

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menetapkan 60 desa sebagai Desa Siaga Tuberkulosis (TB). Program ini dilakukan untuk memperluas penemuan kasus sekaligus mempercepat penanganan penyakit menular tersebut hingga tingkat masyarakat.

Program Desa Siaga TB melibatkan pemerintah desa, puskesmas, dan kader kesehatan. Mereka bertugas membantu memastikan warga yang terindikasi TB mendapatkan pemeriksaan serta menjalani pengobatan hingga tuntas.

Bupati Cirebon, Imron, mengatakan penanganan TB membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan. Sebab, penyakit tersebut tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan produktivitas masyarakat.

Menurut Imron, Pemkab Cirebon mengintegrasikan skrining TB dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Upaya tersebut sekaligus diperkuat dengan pembentukan 60 Desa Siaga TB untuk memperluas jangkauan penemuan kasus.

“Melalui integrasi skrining TB dalam program Cek Kesehatan Gratis serta penguatan komitmen 60 Desa Siaga TBC, kita bergerak serentak dari hulu hingga ke hilir,” ujar Imron, Sabtu (14/11/2026).

Ia meminta seluruh perangkat daerah, kepala puskesmas, pemerintah desa, hingga kader kesehatan berperan aktif menemukan kasus TB. Selain itu, mereka diminta mengawal pengobatan pasien sampai tuntas dan membantu menghilangkan stigma negatif terhadap penderita.

“Lakukan penemuan kasus secara aktif, kawal pengobatan pasien hingga tuntas, dan hilangkan stigma di tengah masyarakat,” tegasnya.

Imron juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal penderita. Menurutnya, ventilasi rumah, kebersihan lingkungan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian penting dalam upaya mencegah penularan TB.

Selain penemuan kasus, Imron menyoroti masih rendahnya pemberian Terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) bagi kontak erat penderita di Jawa Barat. Berdasarkan data yang disampaikannya, cakupan TPT baru mencapai 17 persen.

Padahal, kontak erat penderita TB merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian melalui pemeriksaan dan pendampingan. Langkah tersebut diperlukan untuk menekan risiko penularan penyakit.

Imron menegaskan, penanganan TB membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Keterlibatan kader kesehatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dinilai penting untuk mendukung upaya tersebut.

"Mereka itu penting untuk mendampingi kontak erat penderita agar bersedia menjalani pemeriksaan serta terapi pencegahan," pungkasnya.***