Dana Bertambah Mutu Berubah

Angka Rp61,10 triliun bukan jumlah yang kecil. Di baliknya, ada ruang kelas yang harus diperbaiki, guru yang perlu diperkuat, siswa yang membutuhkan dukungan, hingga anak-anak yang masih menunggu kesempatan untuk kembali bersekolah.

Angka tersebut kini menjadi bagian dari perjalanan pendidikan Indonesia pada 2027. Komisi X DPR RI secara resmi menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61.100.819.081.000.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan besaran pagu tersebut telah diterima dan disetujui untuk menjadi anggaran Kemendikdasmen pada tahun mendatang.

“Komisi X DPR RI menerima pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61.100.819.081.000,” kata Lalu, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (1/9).

Jika angka itu dibedah, sebagian besar berasal dari Rupiah Murni yang mencapai sekitar Rp61,06 triliun. Sisanya berasal dari Badan Layanan Umum sebesar Rp30,85 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9,05 miliar.

Dana tersebut nantinya mengalir ke berbagai jenis belanja. Belanja pegawai mendapat alokasi sekitar Rp16,02 triliun, belanja barang Rp24,57 triliun, belanja modal Rp6,78 triliun, sedangkan bantuan sosial mencapai Rp13,72 triliun.

Pagu itu sebenarnya mengalami kenaikan. Dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang berada di angka Rp58,24 triliun, terdapat tambahan sekitar Rp2,86 triliun.

Namun, bagi Kemendikdasmen, tambahan tersebut belum berarti seluruh kebutuhan pendidikan telah terjawab.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui anggaran yang tersedia masih belum optimal untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan program dan sasaran pendidikan bermutu.

Karena itu, pemerintah mengajukan tambahan anggaran yang jauh lebih besar. Kemendikdasmen mengusulkan tambahan Rp157,76 triliun dari total kebutuhan anggaran yang mencapai Rp306,51 triliun.

Usulan itu bukan semata soal memperbesar angka dalam dokumen anggaran. Ada sejumlah pekerjaan besar yang ingin dikejar, terutama pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dengan sasaran hingga 100.000 sekolah.

Di balik target tersebut terdapat persoalan yang selama ini dekat dengan kehidupan peserta didik. Ada sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana, ruang belajar yang perlu dibenahi, hingga fasilitas pembelajaran yang belum memadai.

Program Wajib Belajar 13 Tahun juga menjadi salah satu alasan pengajuan tambahan anggaran. Pemerintah ingin memperluas sasaran sekaligus meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar atau PIP di seluruh jenjang pendidikan. (gin)