Data Akurat Bantuan Tepat

Oleh : Yuliantono

Bantuan sosial seharusnya menemukan jalan menuju mereka yang paling membutuhkan. Namun di balik setiap bantuan yang disalurkan ada satu persoalan penting yang tidak boleh luput: data.

Ketika data penerima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka bantuan berisiko jatuh ke tangan yang keliru. Sebaliknya warga yang semestinya menerima justru bisa terlewat.

Persoalan itulah yang kini coba dibenahi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui percepatan digitalisasi perlindungan sosial. Tidak hanya mengandalkan sistem digital pemerintah juga melibatkan TNI dan Polri untuk membantu memastikan kondisi warga di lapangan sesuai dengan data yang tercatat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

“Insya Allah Jabar akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran,” ujar Erwan usai rapat percepatan pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial di Gedung Sate Kota Bandung Rabu (9/9).

Bagi pemerintah persoalannya bukan semata soal siapa yang menerima bantuan. Yang lebih penting adalah memastikan tingkat kesejahteraan warga yang tercatat dalam sistem benar-benar menggambarkan keadaan mereka.

Karena itu klasifikasi kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian.

Erwan menjelaskan keterlibatan TNI dan Polri bukan untuk mengawasi proses pembagian bantuan. Peran mereka lebih diarahkan pada verifikasi kondisi masyarakat sehingga klasifikasi penerima bantuan dapat sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Kenapa melibatkan TNI/Polri? Ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul desil 1 ini betul-betul desil 1 desil 2 ya 2. Jangan sampai desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 dapat bantuan,” ucapnya.

Data masyarakat bukan sesuatu yang berhenti pada satu waktu. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang mulai membaik. Ada pula keluarga yang tiba-tiba harus menanggung beban baru. Karena itu data penerima bantuan harus terus diperbarui.

Pemprov Jabar kini mendorong sistem perlindungan sosial yang menggabungkan pendataan digital dengan verifikasi di lapangan. Hingga saat ini digitalisasi perlindungan sosial telah diterapkan di 11 kabupaten dan kota di Jawa Barat.(gin)