Data Akurat Pembangunan Tepat

SETIAP kebijakan membutuhkan pijakan. Pemkab Bogor menata statistik sektoral agar data pembangunan semakin akurat.

Data Akurat Pembangunan Tepat
SURVEI STATISTIK: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor melaksanakan Review Penyusunan Rekomendasi Kompilasi/Survei Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Tahun 2026, di Ruang Rapat Tirto Adhi Soerjo Diskominfo Kabupaten Bogor, Senin (14/9).

Sebelum sebuah kebijakan dilahirkan, ada data yang harus lebih dulu berbicara.Angka-angka tentang pendidikan, kesehatan, kebencanaan hingga pembangunan perlu dipastikan benar agar keputusan yang lahir tidak berjalan dalam gelap.

Hal itulah yang tengah diperkuat Pemerintah Kabupaten Bogor melalui tata kelola statistik sektoral. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menggelar Review Penyusunan Rekomendasi Kompilasi/ Survei Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Tirto Adhi Soerjo Diskominfo Kabupaten Bogor, Senin (14/9).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan data yang dihasilkan setiap perangkat daerah semakin akurat, mutakhir, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data itu nantinya menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan hingga mengambil kebijakan pembangunan daerah.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor mengatakan, statistik sektoral memiliki peran penting dalam seluruh tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi membutuhkan data yang dapat dipercaya.

Karena itu, proses review dilakukan untuk memastikan setiap usulan kegiatan statistik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi juga dilakukan terhadap usulan yang masuk, termasuk memperbaiki kekurangan dan menyelaraskan kebutuhan data antarperangkat daerah.

“Ini penting agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Bogor.

Diskominfo sebagai wali data daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral. Tidak berhenti pada pengumpulan, data juga harus mampu disajikan secara baik, mudah diakses, serta dapat dipahami masyarakat.

Upaya tersebut membutuhkan kerja bersama. Koordinasi antarperangkat daerah dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola data yang sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Bagi perangkat daerah, manfaat data terasa semakin nyata ketika keputusan harus diambil dalam situasi yang membutuhkan ketepatan.

Peserta kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Muhammad Sybromalesi, menilai review statistik sektoral membantu perangkat daerah melihat kembali data yang dihasilkan dari setiap kegiatan, termasuk dalam bidang kebencanaan.

(gin)


Editor : Inilahkoran