Dedi Mulyadi Ambil Alih Pembiayaan JKN PBI, Pengamat Acungi Jempol

INILAHKORAN.ID- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengapresiasi gerak cepat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang ambil alih pembiayaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) .

Langkah Dedi Mulyadi ambil alih biaya iuran PBI JKN menyusul pencoretan banyak warga miskin, imbas dari cleaning dan cleansing data oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Kristian mengatakan, tindakan yang dilakukan Dedi Mulyadi sangat tepat  agar warga miskin dengan penyakit yang membutuhkan penanganan khusus dan cepat seperti penderita kanker, gagal ginjal dan talasemia dapat segera tertangani.

"Kalau dalam waktu sementara, saya rasa bagus ya, karena memang harus ada yang menangani dalam kurun waktu tertentu. Kalau tidak, nanti kasihan masyarakatnya terbengkalai. Itu kaitannya dengan layanan kesehatan, kan itu krusial sekali," ujar Kristian saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu 8 Februari 2026.

Gerak cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani pembiayaan penyakit khusus pun kata dia, bukan tanpa alasan. Menurutnya, keterbatasan fiskal diyakini menjadi kendala sehingga sementara memprioritaskan warga miskin dengan penyakit tertentu.

"Gubernur mencoba berhitung dengan kemampuan keuangan daerah. Maka dia mengatakan, yang dipilih beberapa penyakit yang memang butuh penanganan yang sangat penting. Saya pikir itu oke banget. Tinggal memastikan saja bahwa ini terkondisi dengan baik," ucapnya.

Tinggal kini Pemprov Jabar lanjut Kristian, melakukan koordinasi, siapa saja yang akan dibiayai terkait PBI JKN BPJS Kesehatan.

"Nah ini saya harap bisa berjalan dengan lancar," harapnya.

Sisi lain, dia menyayangkan sikap pemerintah pusat melalui Kemensos yang mencoret penerima PBI JKN dalak rangka pembenahan data. Ia mengibaratkan, apa yang dilakukan oleh Kemensos seperti membakar lumbung demi menangkap tikus.

"Memang disayangkan sekali, updating data kita masih kurang tertata baik, sehingga begitu terjadi sesuatu, kayak kita mau cari tikus di dalam sebuah gudang, karena tikusnya nggak ketemu-ketemu, gudang yang dibakar. Jadi kita ingin membenahi data, tapi jadinya semua dihentikan, padahal ada situasi-situasi di mana masyarakat membutuhkannya," ucapnya.

Padahal menurutnya pemerintah pusat tidak perlu demikian, sampai mengorbankan masyarakat. Dia berpendapat, harusnya pemerintah pusat melakukan pendataan ulang secara gradual atau bertahap.

"Jadi, kalau pendapat saya, semestinya dilakukan secara gradual, lalu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, agar bisa ditangani dalam waktu pendek oleh pemerintah daerah, sehingga datanya selesai, lalu dikembalikan lagi ke pemerintah pusat. Kalau tiba-tiba secara nasional semuanya dihentikan, semua serba kalang kabut, sementara masyarakat kan membutuhkan," tandasnya.***