Dedi Mulyadi Apresiasi Warga Taat Pajak, Pembangunan Jabar Jadi Terakselerasi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, tingginya kepatuhan wajib pajak menjadi penopang utama berbagai program pembangunan yang saat ini berjalan di Jawa Barat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga elektrifikasi.

Dedi menegaskan, penerimaan pajak kendaraan bermotor telah memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat, yang dalam setiap hari membludak terus melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga kita memiliki kecukupan dana untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, pemasangan PJU, trotoar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (4/9/2026).

Dia mencontohkan, hasil penataan infrastruktur yang mulai terlihat di sejumlah daerah, termasuk kawasan Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Meski demikian, Dedi menilai masih terdapat persoalan ketertiban yang perlu dibenahi.

“Termasuk di Pasar Singaparna, Tasik, saya lihat trotoarnya sudah tertata. Cuma parkir motornya masih di atas trotoar dan kaki limanya masih di atas trotoar,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Pemprov Jabar terus menggenjot peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah dan penambahan ruang kelas baru untuk SMA dan SMK. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan daya tampung peserta didik di berbagai wilayah.

“Yang kedua juga kami terus menyalurkan dana-dana Pemprov Jabar untuk pembangunan sekolah-sekolah SMA dan SMK sehingga daya tampungnya meningkat, ruang kelas baru,” tutur Dedi.

Di sektor kesehatan, Dedi memastikan pemerintah daerah berkomitmen menjamin masyarakat tetap memperoleh pelayanan medis meski belum memiliki jaminan kesehatan.

“Kita juga terus mendorong menata layanan kesehatan dengan mendorong seluruh rumah sakit di Jawa Barat tidak boleh menolak pasien. Apabila pasiennya tidak memiliki BPJS, tidak ter-cover BPJS-nya oleh pemerintah, maka kami tetap akan membantu untuk mengobati masyarakat tersebut dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membayar tagihannya,” tegasnya.

Program elektrifikasi juga menjadi salah satu prioritas Pemprov Jabar. Dedi mengungkapkan, jumlah warga yang belum menikmati aliran listrik terus berkurang signifikan selama masa kepemimpinannya.

“Yang berikutnya juga kami terus melakukan pemasangan jaringan listrik pada masyarakat yang belum punya jaringan listrik. Masih ada 80.000 lagi dari total hampir 500.000 warga Jabar tidak punya listrik. Kurang lebih ada 420.000 yang kami selesaikan dalam waktu 1,5 tahun kami memimpin,” katanya.

Pada sektor pertanian, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan jaringan irigasi dan saluran air guna menjaga produktivitas lahan pertanian. Dedi juga mengingatkan masyarakat, agar tidak memanfaatkan saluran air untuk bangunan liar karena berdampak pada petani dan berpotensi memicu banjir.

“Kami juga terus mendorong agar saluran-saluran air itu terkelola dengan baik, sehingga masyarakat petani tidak mengalami problem penanaman, karena debit airnya menurun dan saluran airnya mengalami kerusakan,” ujarnya.

“Dengan satu pesan, jangan gunakan saluran air untuk bangunan liar karena itu merugikan para petani dan menimbulkan banjir dan kami terus melakukan penataan,” sambungnya.

Dedi juga menegaskan komitmennya, mendorong seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mempercepat penataan kawasan perkotaan agar lebih bersih, tertib dan nyaman. Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi juga menjadi bagian dari agenda besar penataan tersebut.

“Kemudian juga kami terus melakukan dorongan pada para Bupati, Wali Kota untuk menata kotanya masing-masing. Sehingga kota di Jawa Barat tumbuh dengan baik, tumbuh kota yang bersih, tertata rapi, nyaman bagi semua. Termasuk di dalamnya Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, kami juga berkomitmen untuk terus menumbuhkan Kota Bandung menjadi kota yang menjadi impian banyak orang,” katanya.

Meski berbagai program telah berjalan, Dedi mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Untuk itu, kami mohon maaf. Selama 1,5 tahun memimpin belum memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan kami terbuka terhadap berbagai kritik yang dilakukan. Tidak ada pembangunan yang sempurna, pembangunan itu adalah upaya untuk menyempurnakan dari berbagai kekurangan. Dan kami mengakui kami banyak kekurangannya,” ujarnya.

Dia pun membuka ruang kritik dan evaluasi dari masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan publik.

“Untuk itu terima kasih. Pada setiap hari yang terus melakukan otokritik pada kami, kami ucapkan terima kasih. Semoga otokritiknya menjadi kebaikan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.