Dedi Mulyadi Klaim ASSL Dapat Jadi Alarm Cegah Jatuh Korban Akibat Gempa Sesar Lembang

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim, Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jabar, berfungsi sebagai alarm untuk mencegah jatuh korban lebih banyak, dari potensi bencana gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. 

ASSL ini lanjut Dedi, sebagai upaya mitigasi Pemprov Jabar dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi.

“Ya fungsinya untuk mencegah terjadi sebuah peristiwa, pencegahan dini. Nah, peringatannya terus nih, Pemerintah memperingatkan,” ujar Dedi di Kota Bandung, Jumat 22 Agustus 2025.

Dedi menjelaskan, kecenderungan mayoritas masyarakat susah bila diberi peringatan, jika belum terjadi bencana.

“Kan gitu, kita sudah ngingetin dari sekarang nih, hati-hati Sesar Lembang. Saya sudah pidato dulu tuh, hati-hati loh ini (Sesar Lembang) dari sekarang,” ucapnya.

Maka itu dia meminta kepada bupati, wali kota, camat, kepala desa agar selalu menyiagakan masyarakatnya untuk mengantisipasi sebuah peristiwa yang berpotensi akan terjadi.

“Bukan di luar dugaan, ini sudah diprediksi. Kita tinggal siap-siap yang tinggal di Bandung,” kata dia.

Dedi juga mendorong kepada pemerintah daerah, agar membuat mitigasi bencana di wilayah masing-masing, sesuai karakteristiknya.

“Kalau sudah daerah datanya jelas, maka harus segera dibuat. Kalau nanti dari sini terjadi nih, larinya ke sini, disimpannya di sini. Nanti logistiknya masuk di mana? Kan seperti itu. Nanti yang mengorkestasinya Kepala BPPD Jawa Barat,” ujarnya.

Dedi mengaku sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jabar, untuk segera membuat simulasi bencana dalam waktu dekat. 

“Saya sudah memerintahkan kepada Kepala BPPD Provinsi Jawa Barat untuk membuat simulasi kalau terjadi bencana sesar Lembang,” kata dia.

Sementara terkait relokasi, Dedi menyebut harus ada kemauan dari warganya. Sebab, kata dia, biasanya saat Pemerintah akan melakukan relokasi, ada penolakan dari warga. 

“Ya kita siapkan. Relokasi pasti banyak nanti tempat relokasinya. Tapi yang penting kan warganya harus mau dari sekarang bersiap-siap untuk relokasi. Tinggal pertanyaannya, warga kita ini kalau sebelum terjadi bencana dipindahin, mau nggak?. Itu aja, Kan biasanya nggak mau nunggu bencana,” katanya. 

Dedi menambahkan, upaya mitigasi lainnya adalah melarang pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Termasuk penertiban bangunan dan penataan yang telah terjadi alih fungsi lahan.

“Kan saya sudah berorientasi. Bulan November saya sudah mulai menanam pohon, kita sudah ngingetin ada beberapa izin yang kemarin kita cabut. Nggak boleh lagi nih daerah bahaya. Dan saya tegaskan sekali lagi, kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana sesar Lembang,” pungkasnya. (Yuliantono)