Dedi Mulyadi Minta Maaf, Terbatasnya Sekolah Negeri Pemicu Kekecewaan di PCMB 2026

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat suara, setelah video seorang orangtua yang marah terkait pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026, karena anaknya terancam tidak diterima di sekolah negeri, viral di media sosial. 

Dedi meminta maaf kepada masyarakat, menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan kesalahan warga.

"Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orangtua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (11/6/2026).

Ia menekankan, kemarahan orangtua bukan tanpa alasan. Mereka berjuang agar anaknya mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri terbaik, namun dalam sistem pemetaan, posisi siswa bisa kalah bersaing dengan pendaftar lain.

"Saya memahami ini sebagai perjuangan orangtua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," ucapnya.

Dedi menambahkan, awalnya siswa bersangkutan memang memiliki peluang diterima. Namun, peringkatnya menurun setelah muncul pendaftar tambahan, termasuk siswa yang sebelumnya gagal di Sekolah Manusia Unggul (Maung) dan kemudian mendaftar ke sekolah yang sama.

Menurutnya, pemerintah harus terbuka menerima berbagai bentuk kritik dan kemarahan masyarakat selama pelayanan publik belum sepenuhnya memadai.

"Kalau ada orangtua yang marah, itu harus kami terima. Yang penting pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Ia menegaskan, kemarahan orangtua akibat anaknya tidak diterima di sekolah negeri bukanlah kesalahan mereka.

"Hari ini apabila banyak orangtua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orangtuanya, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," aku Dedi.

Keterbatasan jumlah sekolah dan guru negeri menjadi akar masalah. Dedi menyebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyesuaikan kapasitas sekolah dengan pertumbuhan jumlah lulusan.

"sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," katanya.

Meski peluang masuk sekolah negeri terbatas, pemerintah memastikan anak tetap bisa bersekolah melalui jalur sekolah swasta, dengan pembiayaan dijamin bagi keluarga kurang mampu.

"Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Dedi juga menekankan, meski ia setuju jika seleksi masuk mempertimbangkan nilai ujian, regulasi penerimaan siswa sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya sepakat, tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," tandasnya.