Dedi Mulyadi Optimistis Hemat Rp2 Triliun di APBD Perubahan 2025 Jawa Barat

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi optimistis, mampu menghemat belanja setidaknya Rp2 triliun, pada APBD Perubahan 2025.

Ini dikatakan Dedi Mulyadi, usai mengikuti rapat pimpinan (Rapim) bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin, Sekda Jabar Herman Suryatman dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu 22 Januari 2025.

Optimisme Dedi ini tidak lepas dari keleluasaan yang diberikan Bey Machmudin, untuk melakukan perubahan arah kebijakan keuangan. Sehingga, target belanja untuk kepentingan masyarakat dapat tercapai.

"Jumlah besaran nomenklatur yang diubah, angka yang dianggap tidak efisien, tidak produktif itu akan dicoret. Inilah yang akan didorong, sehingga dengan seizin gubernur yang ke 17 (Bey Machmudin), setelah saya menganalisis, ditemukan angka mudah-mudahan bisa di atas Rp2 triliun untuk belanja publik di perubahan," ujarnya.

Sehingga kata dia, revitalisasi infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk dibenahi, diharapkan rampung tahun ini.

"Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak Pj, kita ingin jalan di Jawa Barat selesai tahun ini," ucapnya.

Selain jalan, ada beberapa program prioritas yang akan diakselerasi, khususnya menyangkut kepentingan masyarakat.

Antaranya pendidikan, dimana minimal anak Jawa Barat harus lulusan SMA atau SMK sederajat. Kemudian kesehatan, dimana masyarakat Jabar harus mendapat layanan prima mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit.

"Jangan ada lagi antrian di Hasan Sadikin untuk dapat operasi. Seluruhnya harus tersebar di seluruh daerah. Semua rumah sakit punya kemampuan yang sama. Kemudian juga layanan infrastruktur. Enggak boleh lagi di Jawa Barat ada jalan yang rusak, bolong. Harus lebar-lebar," imbuhnya.

Mengenai jalan, nanti di Jabar sambung Dedi bakal dibagi berdasarkan klasifikasi. Baik jalan khusus pertanian, maupun industri supaya tidak mudah rusak.

"Mobil yang lewat kapasitasnya berapa? Harus berubah, enggak boleh lagi tetap seperti itu," kata dia.

Selain itu, sekitar 140 ribu masyarakat yang belum teraliri listrik kata dia juga harus terselesaikan.

"Kemudian rakyat Jawa Barat harus mendapatkan jaminan layanan air bersih. Jaminan layanan perumahan yang murah atau masyarakat tidak mampu dibantu perumahannya. Seluruhnya perlu uang, maka uangnya ada di Kasda Provinsi Jawa Barat yang sudah ada rencana kerja 2025," tandasnya.***