Dedi Mulyadi Orkestrasi 27 Daerah Hadapi Krisis Anggaran 2026

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov Jabar bersama 27 kabupaten/kota dipastikan menghadapi tekanan fiskal berat pada 2026 mendatang.

Dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas drastis, yakni Rp2,458 triliun untuk provinsi dan sekitar Rp2,7 triliun bagi kabupaten/kota.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan, kondisi tersebut mengharuskannya mengambil inisiatif dengan mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota guna menyusun strategi bersama.

“Kita mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun. Karena kan ada alokasi dana transfer daerah yang untuk kabupaten/kota itu mengalami penurunan sekitar Rp2,7 triliun. Dan untuk provinsi Rp2,458 triliun. Ini kalau dibiarkan, pembangunan akan hilang. Kan ini berbahaya,” ujar Dedi di Gedung Negara Pakuan, Selasa 30 September 2025.

Dalam rapat koordinasi itu, seluruh kepala daerah sepakat menempuh langkah efisiensi besar-besaran. Anggaran pembangunan tidak akan dipangkas, tetapi belanja barang dan jasa dipastikan terkoreksi, termasuk pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi, hingga transportasi.

“Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin, mungkin hari ini lehernya dikencengin,” selorohnya.

Selain pemangkasan belanja rutin, opsi pengaturan jumlah pegawai yang masuk kerja atau penerapan work from home juga dibahas. Menurutnya, kebijakan ini bisa menekan biaya listrik, internet dan air yang selama ini membebani APBD.

“Nah ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berjalan kencang, berlari kencang,” tegasnya.

Dedi memastikan tidak ada proyek pembangunan yang dihentikan pada 2026. Namun, fasilitas kenyamanan pegawai akan dibatasi, mulai dari jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC.

“Semuanya nanti akan diatur. Dan nanti kita akan pasang alarm-alarm untuk mengingatkan penggunaan perangkat alat pemerintah agar efisien,” pungkasnya.