Dedi Mulyadi Sebut Jabar Jadi 'Market Bencana' Ini Sebabnya...
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang wilayah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, alih fungsi hutan dan sawah harus dihentikan, sementara ruang terbuka hijau harus diperbanyak untuk mengembalikan fungsi ekologis provinsi yang kini semakin tergerus.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi jawa barat akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang wilayah. Gubernur jawa barat, Dedi Mulyadi menegaskan, alih fungsi hutan dan sawah harus dihentikan, sementara ruang terbuka hijau harus diperbanyak untuk mengembalikan fungsi ekologis provinsi yang kini semakin tergerus.
Analisis Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. jawa barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau, yang kini berubah menjadi permukiman, industri, hingga area komersial. Penyusutan ruang hijau juga terjadi di sepanjang sempadan sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Sumber Daya Air Jabar.
"Inilah yang menjadikan jawa barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” tegas Dedi, dikutip Selasa 18 November 2025.
Dedi menyoroti, bahwa perubahan tata ruang yang tidak terkendali telah menyebabkan dampak ekologis nyata, salah satunya di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Sedimentasi terus meningkat, namun upaya pengerukan terhambat karena tidak tersedia lahan untuk pembuangan lumpur.
"Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada," ucapnya.
Guna meminimalisir risiko bencana saat puncak musim hujan Desember 2025–Januari 2026, Pemprov Jabar akan menertibkan bangunan yang berdiri di lahan tidak sesuai peruntukan. Langkah ini bertujuan memastikan sungai kembali memiliki kapasitas maksimal untuk menampung debit air.
"Tanah-tanah yang telah disalahgunakan diupayakan dikembalikan menjadi aset negara sesuai dengan fungsi ekologisnya," jelasnya.
Sebagai bagian dari pemulihan tata ruang, Pemprov Jabar juga menargetkan pengerukan danau-danau besar dalam tahun anggaran 2025–2026. Danau yang kembali dalam kondisi optimal akan berfungsi sebagai penampung air alami sekaligus menekan risiko banjir.
"Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu," tandasnya.***
Editor : JakaPermana

