Dedi Mulyadi Tahan Program Baru, Upaya Hindari Utang Pemprov Jabar

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menahan sejumlah program baru, agar tidak membebani keuangan daerah dengan pinjaman. 

Langkah itu ditempuh untuk mengantisipasi potensi tidak tercapainya target pendapatan daerah, yang diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun pada 2026.

Dedi menegaskan, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurutnya, angka Rp3,4 triliun yang selama ini menjadi perhatian publik bukan merupakan defisit anggaran, melainkan proyeksi kekurangan akibat target pendapatan yang berpotensi tidak tercapai.

“Belum, sampai sekarang Pemprov Jabar belum berutang. Itu bukan defisit, tapi diperkirakan target pendapatan tidak tercapai Rp3,4 triliun,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).

Guna menjaga keseimbangan fiskal, Pemprov Jabar kini mengkaji ulang berbagai rencana belanja yang belum mendesak. Kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas akan dipindahkan ke tahun anggaran berikutnya, sehingga tidak membebani kondisi keuangan daerah saat ini.

“Kalau alokasi belanjanya sudah ada tapi dinilai tidak terlalu strategis dilaksanakan tahun ini, ya sudah geser saja tahun depan,” ucapnya.

Kebijakan tersebut, kata Dedi, membuat kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman terus berkurang. Bahkan, jika skema pinjaman akhirnya digunakan, nilainya diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan angka yang sempat muncul sebelumnya.

“Potensi untuk pinjam itu makin mengecil. Andaikata pun ada pinjam, pasti di bawah Rp2 triliun. Tapi saya berusaha untuk tidak pinjam,” katanya.

Dedi mengungkapkan, kondisi keuangan daerah hingga September 2026 masih cukup untuk membiayai seluruh program yang sedang berjalan. Sebab itu, pemerintah tidak melihat urgensi untuk menambah utang hanya demi menjalankan proyek-proyek baru.

“Hitungan kita sampai bulan sekarang, andaikata kita tidak membuat proyek baru, sudah cukup uangnya,” tuturnya.

Ia menegaskan, kebutuhan anggaran Rp3,4 triliun yang selama ini dibahas lebih banyak terkait rencana kegiatan yang belum dieksekusi, bukan untuk membayar atau melanjutkan program yang telah berjalan.

“Jadi Rp3,4 triliun itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang baru, bukan kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ucapnya.