Sakola Gratis Jabar Sasar Negeri-Swasta, 117 Ribu Siswa Miskin Dapat Subsidi

INILAHKORAN.ID - Program Sakola Gratis Jawa Barat tidak hanya menyasar siswa yang bersekolah di satuan pendidikan negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, pemerintah daerah memastikan siswa SMA dan SMK negeri mendapatkan layanan pendidikan yang dibiayai pemerintah. Di sisi lain, intervensi juga diberikan kepada siswa kurang mampu, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.

“Kita kan di Jabar punya program apa anak-anak di sekolah negeri itu kan digratiskan. Itu yang pertama, semua siswa di sekolah negeri gitu kan. Kemudian kita juga untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah negeri maupun di swasta itu juga dikasih bantuan untuk perlengkapan kan,” ujar Purwanto, Selasa (22/9/2026).

Menurut Purwanto, kebijakan tersebut dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga mutu. Pemerintah ingin memastikan kondisi ekonomi tidak menjadi alasan anak-anak di Jawa Barat berhenti sekolah.

“Jadi Pak Gubernur ingin agar anak-anak Jawa Barat bisa bersekolah gitu ya. Bukan hanya akses tapi juga mutu. Nah salah satu akses yang diberikan adalah bagaimana agar anak-anak dari keluarga tidak mampu juga bisa dibuka aksesnya untuk bersekolah,” katanya.

Pada 2026, bantuan perlengkapan sekolah menyasar 38.887 siswa dari keluarga tidak mampu. Masing-masing siswa memperoleh bantuan Rp1,8 juta per tahun yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti seragam, tas, sepatu, dan buku.

Penerima Bantuan Disaring dari Dapodik

Pemprov Jabar menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai salah satu basis penentuan penerima bantuan. Penyaringan dilakukan terhadap siswa yang masuk desil 1 dan tidak tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

“Itu datanya, data siswa itu kita ambil dari Dapodik. Dari Dapodik diambil dari desil ya, dari desil 1 dan bukan penerima PIP atau PKH. Jadi disortir dulu,” ucap Purwanto.

Data tersebut kemudian diverifikasi oleh sekolah dan Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk memastikan kondisi ekonomi calon penerima serta kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.

“Nah uang itu kemudian data yang ada diserahkan verifikasinya ke sekolah sama kepala cabang dinas. Dari Dapodik ini yang ada di sekolah A misalnya, sekolah swasta A atau sekolah negeri B, ada nih data anak miskin nih di data di kita enggak dapat PIP, enggak dapat PKH, coba bener diverifikasi oleh sekolah, bener enggak yang bersangkutan miskin sekolah di situ atau gimana gitu ya,” jelasnya.

Setelah proses verifikasi, sekolah dan KCD membuat berita acara yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Jabar. Bantuan selanjutnya disalurkan langsung melalui rekening siswa.

Hampir 1 Juta Siswa Sekolah Negeri Ditanggung Pemprov Jabar

Sementara itu, pembiayaan pendidikan siswa SMA dan SMK negeri menjadi salah satu fokus Pemprov Jabar. Purwanto menyebut pemerintah daerah menyiapkan sekitar Rp1,2 triliun untuk mendukung layanan pendidikan di sekolah negeri.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, hingga rehabilitasi sekolah.

“Yang di negeri juga kita layani tuh dengan 1,2 triliun itu kan ada BOPD, kemudian ada untuk akses untuk mereka bersekolah, membangun sekolah baru gitu, kemudian membangun ruang kelas baru, rehab agar mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri, daya tampungnya bertambah,” ujarnya.

Anggaran tersebut berada di luar dana BOS dan anggaran sertifikasi guru. Berdasarkan data cut-off 31 Agustus, jumlah siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat mencapai 992.145 siswa.

“Artinya kita menjamin bahwa anak-anak di sekolah negeri itu dilayani oleh kita gitu lho dengan biaya dari pemerintah daerah yang cukup besar,” kata Purwanto.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya juga menegaskan jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa SMA dan SMK negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar. Pemprov menyebut pembiayaan tersebut bersumber dari kombinasi dana BOS pemerintah pusat dan dukungan anggaran daerah.

"Jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK negeri di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab provinsi kewenangannya," ujar Dedi melalui akun media sosialnya, Selasa (22/9/2026).

Dedi juga meminta kepala SMA dan SMK negeri memastikan tidak ada pungutan terhadap siswa.

"Dan apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan. Kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya," ucapnya.

Guna menopang layanan tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sekitar Rp1,29 triliun di luar dana BOSP dan anggaran sertifikasi guru.

31.663 Siswa Masuk Skema Sekolah Swasta Kerja Sama

Persoalan daya tampung sekolah negeri juga direspons melalui Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Sebanyak 31.663 siswa yang sebelumnya mendaftar ke sekolah negeri tetapi tidak diterima diarahkan ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar.

Melalui skema SSK, pemerintah memberikan bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta saat siswa pertama kali masuk. Selain itu, siswa SMA mendapatkan subsidi Rp150 ribu per bulan, sedangkan siswa SMK memperoleh Rp175 ribu per bulan.

Total anggaran untuk program SSK mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap tahun. Skema kerja sama dengan sekolah swasta tersebut juga telah disiapkan Pemprov Jabar untuk membantu calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Di luar skema SSK, Pemprov Jabar juga memberikan bantuan kepada siswa sekolah swasta dari keluarga kurang mampu yang berisiko putus sekolah.

Sebanyak 117.457 siswa menjadi sasaran subsidi dengan total anggaran Rp70,4 miliar. Masing-masing siswa mendapatkan bantuan Rp600 ribu per tahun.

“Yang di swasta ada ya di swasta itu juga kita skala priority, prioritas kan. Jadi yang sekolah di sekolah swasta itu yang miskin itu harus kita bantu. Nah itu ada 117.457 siswa gitu. Itu kita subsidi 600 ribu gitu per tahun. 70 miliar koma 4, 70,4 miliar itu totalnya,” tutur Purwanto.

Dedi juga menyebut bantuan tersebut ditujukan bagi siswa yang terancam putus sekolah karena persoalan biaya.

"Yang berikutnya masih ada lagi anak-anak sebanyak 117 ribu mereka terancam putus sekolah. Dan mereka mendapat bantuan untuk tambahan bayar SPP-nya Rp600 ribu per orang," katanya.

Dengan berbagai skema tersebut, Pemprov Jabar memberikan dukungan pendidikan melalui beberapa jalur, mulai dari pembiayaan siswa sekolah negeri, bantuan bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta, hingga kerja sama dengan sekolah swasta untuk siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Dedi menegaskan, pembiayaan berbagai program pendidikan tersebut pada akhirnya bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak.

"Dan ini semua yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan gubernur. Ini adalah yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak. Jadi gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jawa Barat," tutupnya.***