Dedi Mulyadi Tantang Bupati dan Wali Kota di Jabar Aktif Buka Lowongan Kerja

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menantang para bupati dan wali kota untuk tidak tinggal diam menghadapi persoalan pengangguran. 

Setelah memulai program bursa kerja melalui siaran langsung di media sosial, Dedi meminta seluruh kepala daerah meniru langkah tersebut, agar akses informasi lowongan kerja semakin terbuka bagi masyarakat.

Menurut Dedi, upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan tidak cukup hanya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten dan kota harus mengambil peran lebih besar karena menjadi daerah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas industri.

"Jalan terus, hari ini di Depok (terkait bursa kerja). Saya itu kan sebenarnya Gubernur tuh memulai. Kan nggak mungkin Gubernur terus. Nah setelah itu Bupati dan Wali Kotanya mengadopsi konsep ini segera laksanakan agar perusahaan-perusahaan ini terbuka kesempatan kerjanya," ujar Dedi, Rabu (23/9/2026).

Ia menegaskan, program live bursa kerja yang kini rutin disiarkan melalui akun TikTok pribadinya bukan dimaksudkan menjadi agenda permanen gubernur. Ia berharap pola tersebut segera direplikasi di seluruh daerah, sehingga informasi rekrutmen dapat menjangkau lebih banyak warga.

Ia mencontohkan, Kabupaten Bekasi yang memiliki ribuan perusahaan. Menurutnya, potensi penyerapan tenaga kerja akan jauh lebih besar jika seluruh industri secara terbuka mengumumkan kebutuhan pekerja kepada publik.

"Saya ini sebenarnya hanya trigger aja. Nanti sekarang misalnya Kabupaten Bekasi, dia berkomitmen tiap hari Jumat live bursa kerja, Bupatinya langsung. Dan kemudian dia mendorong industri untuk terbuka. Jangan sampai dari 9.000 industri di Bekasi hanya 15 yang mengumumkan kesempatan kerja," ucapnya.

Dedi menilai, minimnya perusahaan yang mengumumkan lowongan secara terbuka membuat peluang kerja yang tersedia tidak sepenuhnya diketahui masyarakat. Padahal, jika keterbukaan itu diperluas, jumlah tenaga kerja yang terserap bisa meningkat signifikan.

"15 yang mengumumkan kesempatan kerja kan lumayan sudah ada 300 lowongan kerja. Kalau 9.000 ngumumin, itu bisa 30.000 itu," katanya.

Sebab itu, Dedi meminta kepala daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Ia menegaskan tanggung jawab utama penyediaan akses lapangan kerja berada di level kabupaten dan kota.

"Tapi harus Bupati/Wali Kota mau mengikuti. Harus! Kan sebenarnya kan yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan lapangan kerja yang langsung bersentuhan tuh Bupati/Wali Kota," ucapnya.

Dedi juga mendorong lahirnya inovasi di daerah, untuk menjembatani kebutuhan industri dengan pencari kerja. Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu mencari konsep baru jika sudah tersedia program yang terbukti efektif dan bisa langsung diterapkan.

"Makanya kita hari ini mendorong agar para Bupati/Wali Kota kreatif. Dan cara kreatifnya sudah, program yang sudah efektif bisa dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota tinggal dilaksanakan," tutupnya.