Dedi Mulyadi Targetkan Jabar Caang 2027, 81 Ribu Warga Segera Nikmati Listrik

INILAHKORAN.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan penyediaan akses listrik bagi puluhan ribu warga yang belum menikmati layanan kelistrikan menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan RKUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Melalui Program Jabar Caang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh masyarakat yang belum memiliki akses listrik dapat segera terlayani pada tahun depan.

Dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat terkait RKUA-PPAS 2027 di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8/2026), Dedi mengungkapkan masih terdapat sekitar 81 ribu warga Jawa Barat yang belum menikmati jaringan listrik.

"Di 2027 kita juga akan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar, yaitu masih adanya kurang lebih 81 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya jaringan listrik," kata Dedi.

Program Jabar Caang Masuk Prioritas RAPBD 2027

Menurut Dedi, kebutuhan anggaran untuk mempercepat program elektrifikasi akan dimasukkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD 2027 agar seluruh masyarakat Jawa Barat memperoleh akses listrik yang layak.

Ia optimistis target penyelesaian Program Jabar Caang dapat direalisasikan sesuai rencana.

"Mudah-mudahan nanti melalui PPAS dan nanti penyampaian RAPBD 2027 ini segera terakomodir, sehingga kalimat 'Jabar Caang' selesai di 2027," tegasnya.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menuntaskan layanan dasar masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di daerah terpencil dan belum terjangkau jaringan listrik.

Pemprov Jabar Siap Tangani Jalan Nasional

Selain menyoroti persoalan elektrifikasi, Dedi Mulyadi juga menyinggung kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Jawa Barat yang dinilai mengalami penurunan kualitas akibat terbatasnya anggaran pemerintah pusat.

Meski jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat menyatakan siap membantu menangani sejumlah ruas yang dinilai sudah menyangkut aspek pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.

Menurut Dedi, keterbatasan anggaran pemeliharaan membuat beberapa ruas jalan nasional membutuhkan penanganan lebih cepat agar tidak membahayakan pengguna jalan.

"Sehingga saya sampaikan, ada beberapa ruas jalan nasional yang hari ini akan dikerjakan oleh pemerintah provinsi, karena itu sudah menyangkut aspek yang bersifat pelayanan dan keselamatan," ujarnya.

Melalui prioritas elektrifikasi dan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kualitas layanan dasar masyarakat terus meningkat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi. ***