Dedi Mulyadi Targetkan Jalan Provinsi Jabar 100 Persen Mantap pada 2027

INILAHKORAN.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan seluruh jalan provinsi di Jawa Barat berada dalam kondisi mantap 100 persen pada 2027. Setelah target tersebut tercapai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalihkan fokus pembangunan ke kawasan perdesaan melalui penguatan infrastruktur dasar dan sistem irigasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat mengenai Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

Menurut Dedi, masih banyak wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan penyeberangan hingga akses kendaraan roda empat.

"Jalan provinsi saya pastikan di 2027 sudah 100 persen dalam keadaan mantap, dan kita harus mulai menyelesaikan pada ekspansi infrastruktur. Yaitu menyelesaikan program-program infrastruktur di pelosok perdesaan," kata Dedi.

Infrastruktur Desa Jadi Prioritas Berikutnya

Setelah penyelesaian jalan provinsi, Pemprov Jawa Barat akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pelosok agar masyarakat memiliki akses transportasi yang lebih baik dan merata.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat desa.

Irigasi Jadi Kunci Produktivitas Pertanian

Selain pembangunan jalan, Dedi menegaskan pembenahan jaringan irigasi menjadi agenda strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, peningkatan hasil pertanian tidak akan maksimal tanpa didukung sistem pengairan yang memadai.

"Berikutnya adalah irigasi, ini sangat terasa. Infrastruktur peningkatan mutu pertanian tidak akan bisa menolong tanpa jaringan infrastruktur irigasi yang memadai," ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan irigasi di Jawa Barat selama ini dipengaruhi oleh menurunnya debit air akibat kerusakan kawasan hutan dan aktivitas penambangan yang terus berlangsung.

"Maka ketika musim kemarau, hutannya mengalami daya dukung lingkungan, terjadi penambangan tidak pernah berhenti dan tidak terselesaikan, maka airnya menurun," ungkapnya.

Penghijauan dan Perlindungan Mata Air

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Jawa Barat akan memperkuat program penghijauan kawasan hutan, membeli kembali kawasan sumber mata air, serta menata ulang sistem pengelolaan irigasi.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah tenaga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan jaringan irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih optimal.

"Sehingga ke depan, nanti seiring dengan gerakan penghijauan hutan, membeli kembali sumber-sumber mata air, kemudian irigasi-irigasi kita tata dengan menambah jumlah orang yang memiliki keahlian serta orang-orang yang secara kultur, itu dulu memiliki pengawasan terhadap pengelolaan," tutur Dedi.

Penjaga Irigasi Diusulkan Jadi Tenaga Kontrak

Dedi juga mengungkapkan rencana menjadikan para penjaga irigasi sebagai tenaga kontrak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar para pengelola irigasi memperoleh kepastian penghasilan sekaligus mampu menjalankan tugas menjaga distribusi air secara berkelanjutan.

"Maka ke depan jauh lebih baik agar mereka menjadi tenaga kontrak pemerintah provinsi, agar mereka memiliki penghasilan yang cukup dan mampu menjalani menjaga petak air dan anggaran air," tandasnya. ***