Dedi Mulyadi Tegaskan Tambang Ilegal Parungpanjang Tak Boleh Makan Korban Lagi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melontarkan peringatan keras terkait usaha tambang ilegal Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan penutupan sementara tambang ilegal dan pelarangan truk bertonase besar melintasi jalan provinsi di Parungpanjang tak boleh dilanggar. 

Seorang warga Kabupaten Tangerang dilaporkan meninggal dunia terlindas truk pengangkut material tambang ilegal di Parungpanjang. Truk tersebut disebut berpelat nomor W dan diduga beroperasi secara ilegal.

“Truk itu berpelat nomor W yang dimungkinkan ilegal di Parungpanjang,” kata Dedi Mulyadi, Rabu 18 Februari 2026.

Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan lalu lintas. Dia melihatnya sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang telah lebih dulu menetapkan penghentian aktivitas tambang ilegal dan pembatasan operasional truk berat di Parungpanjang.

“Apabila para pihak tidak mengindahkan apa yang saya tetapkan dan terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang ilegal dan kemudian menggunakan Parung Panjang sebagai sarana transportasi pengangkutan tambang, maka horor di Parung Panjang akan terjadi lagi dan nyawa akan berjatuhan dalam setiap waktu,” ucapnya.

Sisi lain, Pemprov Jabar terus merampungkan kompensasi bagi warga terdampak penutupan sementara tambang di Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang. Hingga kini, 12.614 kepala keluarga (KK) telah menerima Rp3 juta per KK.

Dari total 18.231 KK yang lolos verifikasi faktual (verfal) dari sekitar 22 ribu usulan, masih tersisa 5.617 KK yang proses pencairannya ditargetkan selesai pada Februari 2026.

Sedangkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Ade Afriandi menyebut, proses administrasi menjadi tantangan utama.

"Nah yang sisanya 5.617 KK itu akan berproses ya di bulan puasa, menunggu selesainya penyediaan rekening dan buku tabungan di bjb," katanya.

Dia mengakui ketidakteraturan dokumen dari tingkat desa memperlambat proses verifikasi.

"Jadi kemarin itu banyak yang mungkin mereka ingin cepat saja prosesnya, jadi antara file yang dikirim, Kartu Keluarga dengan KTP itu tidak disusun. Misalkan nama Agus nomor 1 di KK, nah diharapkan oleh kami itu nomor 1 Agus juga di KTP-nya, jadi kita gak sulit mencari. Nah ini nomor 1 di dokumen KK Agus, di KTP-nya yang lain, jadi kan mencari dulu tuh. Jadi agak lama itu ya," paparnya.

Pemprov Jabar menargetkan sisa penerima segera tuntas, sembari menunggu kesiapan buku rekening dari bank bjb.

"Ya justru kami targetkan di Februari ini selesai yang 5.617 itu. Nah sampai dengan kemarin, kan penyediaan buku ya tentu di bank bjb, penyediaan buku rekening ya, nah itu menunggu sedia ya. Nah mudah-mudahan di awal puasa itu sudah tersedia, dan nanti bjb akan melaporkan kesiapan penyalurannya," imbuhnya.