Dedi Mulyadi Tiba-tiba Sambangi KPK, Ada Apa?

INILAHKORAN - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tiba-tiba menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Mei 2025.

Kedatangan Dedi Mulyadi ke KPK diketahui untuk membahasa upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bernilai Rp5 triliun.

"Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ujar Dedi.

Dedi Mulyadi menyebut alah satu perubahan signifikan yakni pengalihan belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp700 miliar menjadi anggaran pembangunan ruang kelas baru.

Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang semula digunakan untuk operasional kini juga dialihkan ke sektor pembangunan jalan. Dengan pergeseran ini, nilai realokasi meningkat tajam dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Tak hanya itu, dana sosialisasi pemerintah sebesar Rp9 miliar turut dialihkan ke sektor pelayanan dasar, yakni untuk pengadaan dan pemasangan penerangan listrik bagi masyarakat.

“Kami diarahkan agar semua kebijakan ini memiliki dampak nyata berupa output, outcome, dan manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelas Dedi.

Dedi juga menegaskan bahwa realokasi ini bukan sekadar penyesuaian anggaran, melainkan bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan kesehatan masyarakat.

“Harapannya, langkah ini bisa mendongkrak indeks ekonomi, kesejahteraan, serta pendidikan warga Jawa Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengonfirmasi bahwa Dedi Mulyadi telah menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk meminta pendampingan dan memastikan kebijakan realokasi ini sesuai aturan.

“Beliau meminta agar setiap langkah strategis ini dipastikan tidak bertentangan dengan hukum serta diawasi pelaksanaannya dengan baik,” ungkap Bahtiar.

KPK menyambut baik inisiatif tersebut dan siap mengawal agar program realokasi anggaran ini berjalan transparan serta memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Jawa Barat.