Dedie Optimis Menang Gugatan ke MK Soal Pilkada

INILAHKORAN, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sangat optimis gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 201 ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada bisa dimenangkan. Ada hal yang menjadi pembeda gugatan yang dilayangkan dari gugatan yang dilayangkan kepala daerah lainnya.

 Diketahui UU tersebut digugat lantaran para kepala daerah merasa dirugikan, karena masa jabatannya terpotong.

"Kan ini harus di ikhtiarkan, jadi ada berbeda dengan permohonan judisial review untuk beberapa pemohon. Dimana para pemohon yang lain itu, perbedaannya adalah didalam SK pengangkatan dari Mendagri. Kami itu disebut ada tanggalnya. Ada tanggal masa akhir Jabatan," ungkap Dedie kepada INILAH pada Selasa 5 Desember 2023 siang.

Dedie menegaskan, jadi dirinya dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto optimis gugatannya bisa dikabulkan.

"Terutama kami itu kan tidak tumpang tindih dengan tahapan pilkada 2024 mendatang. Masih jauh, mungkin tahapan pilkada masih di bulan Juni, Pilkadanya sendiri di bulan November 2024 atau dimajukan," tegasnya.

"Ya, tetapi kami masa akhir Jabatan tidak tumpang tindih dengan tahapan. Kami habis April 2024. Jadi kami ikhtiar kan boleh ya," jelas Dedie.

Sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya juga mengungkapkan optimis bakal menang gugatan ke MK.

"Ya, argumentasi yang kami ajukan sangat kuat, logika hukumnya ada. Norma-norma nya jelas, ya jadi seharusnya itu bisa dikabulkan," tegas Bima kepada INILAH pada Selasa 28 November 2023.

Bima melanjutkan, ada puluhan bupati/wali kota yang pilkada nya 2018 dan dilantik 2019, jumlahnya cukup banyak. 

"Apabila gugatan ini dikabulkan, tentu berlaku buka hanya penggugat, tetapi kepada puluhan bupati/wali kota. Yang paling ujung selesai di bulan Desember tahun depan ada bupati. Kalau wali kota paling ujung itu dibulan Juni 2024, yaitu Wali Kota Gorontalo," terangnya.

Bima memaparkan, sidang kedua dihadiri pak wakil Dedie A Rachim dengan teman-teman kepala daerah lain. Saat ini masih pelajari perbaikan-perbaikan, kemarin sudah melakukan perbaikan. Dalam perbaikan ada sebagian yang sudah dipenuhi, hari Selasa ini dilihat sudah sejauh mana perbaikan itu.

"Masih ada beberapa sidang lagi, sampai sidang pleno dan putusan. Mungkin bisa dua atau tiga kali sidang lagi, kami harap semua bisa dipercepat. Bisa pertengahan Desember 2023 sudah ada putusan," papar Bima.

"Tetapi kami pun berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan pak Sekjen, yang kami minta tetap memproses permintaan untuk usulan nama-nama Penjabat (PJ) Wali Kota Bogor. Jadi teman-teman DPRD Kota Bogor akan memproses nama-nama PJ Wali Kota Bogor, karena untuk antisipasi. Kalau MK menolak tentunya PJ harus bertugas di tanggal 31 Desember 2023. Tetapi kalau MK mengabulkan, tentunya PJ ini juga batal. Kami memahami bahwa proses tetap harus berjalan," tambah Bima.

Bima juga mengatakan, untuk acara perpisahan tidak ada perubahan, semua berjalan. Acara perpisahan itu dirinya hanya turun ke wilayah, itu bisa ditunda nanti. Lain-lain tidak ada yang berubah, peresmian tetap Desember 2023 ini.

"Itu perpisahan akan menyesuaikan. Tidak ada yang bagaimana-bagaimana, hanya saya turun ke bawah atau ke kecamatan dan kelurahan untuk pamitan," pungkasnya.

Diketahui, selain Bima, enam kepala daerah lain yang juga memohon gugatan, yaitu eks gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.*** (Rizki Mauludi)